NIUS.id – Menjelang aksi Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim (APMKT) pada 21 April 2026 di Samarinda, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud angkat bicara.
Ia mengingatkan agar penyampaian aspirasi tetap dilakukan secara tertib dan tidak memicu gangguan keamanan, terlebih aksi tersebut diperkirakan melibatkan massa dalam jumlah besar dan berpotensi meluas ke Balikpapan.
Menurut Rahmad, unjuk rasa merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sah. Pemerintah, kata dia, tidak melarang masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum.
“Silakan menyuarakan aspirasi. Itu hak warga negara. Tapi harus tetap aman, tertib, dan lancar,” ujarnya, Jumat (17/4/2026).
Meski demikian, ia menekankan pentingnya menjaga situasi tetap kondusif, apalagi di tengah kondisi global yang menurutnya masih belum stabil.
“Kondisi dunia ini sudah cukup ribut. Jangan sampai kita ikut-ikutan ribut. Tugas kita menjaga daerah tetap aman,” tegasnya.
Rahmad juga menyinggung kualitas tuntutan yang disampaikan dalam aksi. Ia berharap aspirasi tidak berhenti pada kritik semata, tetapi juga diiringi solusi yang konstruktif.
“Aspirasi itu bagus, tapi akan lebih baik kalau disertai solusi. Itu yang dibutuhkan pemerintah,” tambahnya.
Pemerintah Kota Balikpapan memastikan akan berkoordinasi dengan aparat keamanan guna mengawal jalannya aksi agar tetap terkendali.
Selain itu, seluruh elemen masyarakat diminta ikut berperan menjaga ketertiban umum. Sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Balikpapan dinilai memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas wilayah Kalimantan Timur.
“Kami mengimbau siapa pun yang ikut aksi, sampaikan dengan cara yang baik. Jaga ketertiban, jaga keamanan,” tutup Rahmad.
Diketahui, sejumlah organisasi masyarakat dikabarkan akan bergabung dalam aksi tersebut. Massa yang turun diperkirakan mencapai ribuan orang, sebagai bentuk respons atas kebijakan pemerintah provinsi yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. (*)
