NIUS.id – Forum Pembauran Kebangsaan Kalimantan Timur (FPK Kaltim) mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas daerah, di tengah dinamika yang berkembang belakangan ini.
Ketua FPK Kaltim, Syaharie Jaang, menegaskan bahwa Kalimantan Timur merupakan rumah besar bagi beragam suku, budaya, dan latar belakang masyarakat. Karena itu, menjaga kedamaian menjadi tanggung jawab bersama.
“Kerukunan ini tidak datang begitu saja. Ia dirawat dan diperjuangkan bersama. Kita disatukan oleh tujuan yang sama, yaitu Kaltim yang damai,” ujarnya, Selasa (14/4/2026).
Ia menegaskan, kebebasan menyampaikan pendapat tetap dijamin. Namun, harus dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan tidak melanggar aturan.
“Silakan menyampaikan aspirasi, tapi tetap mengikuti aturan. Tidak boleh merusak atau bertindak anarkis,” tegasnya.
FPK Kaltim juga mengingatkan pentingnya mencegah potensi konflik sejak dini. Jika dibiarkan, dampaknya bisa meluas dan sulit dikendalikan.
Senada dengan itu, Sekretaris FPK Kaltim, Achmad Jubaidi, mengajak masyarakat untuk lebih mengedepankan dialog dan musyawarah dalam menyikapi berbagai persoalan.
“Mari hindari provokasi. Kedepankan cara-cara damai dan bermartabat,” katanya.
Menurut FPK, dampak kerusuhan paling dirasakan oleh masyarakat kecil, seperti pedagang, pekerja harian, hingga anak-anak yang membutuhkan rasa aman dalam beraktivitas.
Karena itu, seluruh elemen masyarakat diharapkan bersama-sama menjaga Kalimantan Timur tetap harmonis.
“Damai itu indah, dan Kaltim terlalu berharga untuk dikorbankan oleh emosi sesaat,” tutupnya.
Diketahui, rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar pada 21 April 2026 mendatang diperkirakan melibatkan lebih dari 4.000 massa dari sekitar 44 organisasi. Aksi tersebut direncanakan berlangsung di Kantor DPRD dan Kantor Gubernur Kalimantan Timur.
Sejumlah organisasi telah menyatakan sikap untuk bergabung, sementara sebagian lainnya memilih tidak ikut serta. Dinamika ini membuat aksi yang akan datang diperkirakan menjadi salah satu yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir.
Aksi tersebut disebut sebagai bentuk respons terhadap sejumlah kebijakan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, yang menuai sorotan dari berbagai pihak. Mulai dari polemik pengadaan mobil dinas hingga renovasi rumah jabatan yang dinilai bertolak belakang dengan semangat efisiensi anggaran. (*/Zk)
