BontangKALTIMNEWS

Ratusan Warga Bontang Belum Terima BLT, Neni Desak Percepatan Penyaluran

×

Ratusan Warga Bontang Belum Terima BLT, Neni Desak Percepatan Penyaluran

Sebarkan artikel ini
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni (Foto : Lia Abdullah/Nius)

NIUS.id – Keterlambatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp300 ribu di Kota Bontang mulai berdampak pada ratusan warga penerima manfaat. Meski program telah diluncurkan, hingga kini bantuan tersebut belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat yang berhak.

Permasalahan ini mencuat setelah adanya laporan dari warga miskin yang telah terdata sebagai penerima, namun belum memperoleh bantuan selama kurang lebih tiga bulan terakhir.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni menegaskan bahwa penyaluran bantuan tersebut harus segera dituntaskan dan tidak boleh terus mengalami keterlambatan.
“Program ini sudah saya launching, jadi harus segera diselesaikan. Tidak boleh berlarut-larut seperti ini,” tegasnya saat diwawancarai, Senin (30/3/2026).

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM), diketahui bahwa kendala utama terletak pada proses administrasi. Peraturan wali kota (Perwali) yang menjadi dasar hukum program masih dalam tahap harmonisasi di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Meski demikian, wali kota menilai penyaluran bantuan tetap dapat dilakukan dengan berpedoman pada Surat Keputusan (SK) Wali Kota Nomor 100.3.3.3/227/DSPM/2025 tentang Kriteria Fakir Miskin Kota Bontang.
“Penerimanya sudah ditetapkan, bahkan sebagian sudah dicairkan. Tinggal yang belum ini harus segera diselesaikan,” ujarnya.

Saat ini, masih terdapat sekitar 400 warga kategori fakir miskin yang belum menerima bantuan. Kondisi ini dinilai berpotensi memperburuk keadaan kelompok rentan, seperti lansia terlantar, penyandang disabilitas, dan anak yatim piatu.
“Ini jelas berdampak bagi mereka, jadi harus dipercepat agar manfaatnya bisa segera dirasakan,” tambahnya.

Di sisi lain, jumlah penerima BLT pada tahun 2026 mengalami penurunan. Dari sebelumnya 1.330 orang, kini tersisa 922 penerima. Pengurangan tersebut dilakukan untuk menghindari penerima ganda, mengingat sebagian warga juga telah mendapatkan bantuan serupa dari pemerintah pusat.
“Karena sumber anggarannya sama dari pemerintah, jadi tidak boleh dobel,” pungkasnya.

Laporan Wartawan Nius.id, Lia Abdullah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *