Nius.id – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Firnadi Ikhsan, memberikan tanggapan atas aksi unjuk rasa yang dilakukan kelompok masyarakat Fraksi Kaltim terkait penolakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), termasuk TPP/TKD ASN, serta pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat.
Firnadi menilai aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian pendapat yang wajar dalam sistem demokrasi. Ia menyebut bahwa aspirasi publik seperti itu penting sebagai bagian dari kontrol masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
“Bagus saja, masyarakat menunjukkan kepedulian dan menyampaikan aspirasi,” ujarnya, Senin 1 Desember 2025.
Firnadi juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah bersama DPRD Kaltim telah bergerak menindaklanjuti persoalan ini. Gubernur Kaltim disebut telah melakukan pertemuan dengan kementerian terkait untuk menyampaikan keberatan atas rencana pemotongan anggaran dari pusat.
“Ketika masyarakat ikut bersuara, itu menjadi penguat bagi perjuangan daerah,” tambah Firnadi.
Ia menegaskan bahwa kekhawatiran yang disampaikan kelompok masyarakat tersebut memiliki dasar yang jelas. Menurutnya, pemangkasan TKD dan turunnya DBH dapat memengaruhi kemampuan daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan. Dengan pola belanja APBD sekitar Rp21 triliun, pengurangan hingga Rp6 triliun berpotensi membuat beberapa program tidak dapat direalisasikan.
Meski demikian, Firnadi berharap penyampaian aspirasi tetap dilakukan secara tertib dan sesuai ketentuan. Ia menegaskan bahwa seluruh pihak di daerah terus berusaha agar kebijakan pemerintah pusat tidak memberi dampak signifikan bagi Kalimantan Timur.
“Harapannya semua berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan masalah baru,” tutupnya. (*)
