NIUS.id – Pemerataan pendidikan kembali menjadi sorotan. Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto, menyerukan agar pemerintah kota segera mengambil langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kawasan pesisir.
Salah satu solusi yang diusulkannya adalah membuka layanan sekolah paket atau sekolah terbuka bagi jenjang SMP dan SMA.
Hal ini disampaikan Herkes dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Kota Bontang 2025–2029 yang berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Senin (19/5/2025).
“Pendidikan di daerah pesisir masih tertinggal jauh. Banyak anak-anak kita di sana yang putus sekolah sejak usia dini. Rata-rata hanya sampai SD,” ungkapnya.
Menurutnya, kawasan seperti Tihi-tihi dan Selangan menghadapi tantangan geografis yang tidak mudah.
Jarak tempuh ke sekolah formal di daratan menyulitkan pelajar, dan memindahkan guru ke lokasi terpencil juga dianggap tidak efektif karena jumlah murid yang terbatas dan tersebar.
“Kalau menunggu mereka sekolah ke darat, itu sulit. Kalau gurunya dipindahkan ke sana, jumlah siswanya tak sebanding. Ini harus disiasati dengan solusi yang adaptif,” ujar Herkes.
Ia mendorong agar pemkot segera membuka akses pendidikan alternatif yang lebih fleksibel, seperti program kesetaraan melalui sekolah paket A, B, dan C, khusus untuk masyarakat pesisir.
Program ini dinilai mampu menjawab kebutuhan pendidikan tanpa harus mengorbankan kondisi geografis wilayah.
“Sekolah terbuka atau sekolah paket bisa menjangkau mereka yang selama ini luput dari layanan pendidikan. Ini bentuk kehadiran negara untuk warganya yang berada di wilayah terluar,” tegasnya.
Tak hanya soal fasilitas, Herkes juga menyinggung dampak sosial dari terbatasnya akses pendidikan.
Ia menyebut banyak anak perempuan yang dinikahkan dini setelah menyelesaikan SD, sementara anak laki-laki langsung ikut melaut bersama orang tua mereka.
“Ini bukan hanya soal pendidikan, tapi juga soal masa depan generasi pesisir. Kalau tidak segera direspons, kita sedang membiarkan mereka terjebak dalam lingkaran keterbatasan,” tandasnya.
Sebagai kota yang memiliki banyak kawasan pesisir, lanjut Herkes, sudah selayaknya arah pembangunan di Bontang lebih berpihak pada kondisi dan kebutuhan riil masyarakat pesisir.
“Bontang punya karakter geografis yang unik. Pemerintah harus peka dan menyesuaikan kebijakan agar semua warga punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak,” tutupnya.
Laporan Wartawan NIUS.id, Zuajie
