NIUS.id – Perubahan struktur kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjadi perhatian Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim).
Perubahan yang mengacu pada aturan pemerintah pusat tersebut diharapkan tidak hanya menjadi penyesuaian organisasi, tetapi juga mampu meningkatkan kinerja BPBD dalam menangani bencana di daerah.
Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, mengatakan perubahan tersebut akan membuat BPBD dipimpin langsung oleh pejabat eselon II. Sebelumnya, posisi BPBD berada di bawah koordinasi Sekretaris Daerah (Sekda).
“Yang terpenting bukan hanya perubahan strukturnya, tetapi bagaimana kita memaksimalkan fungsi dan kewenangan BPBD. Harapannya, perubahan ini bisa membuat kinerja BPBD semakin optimal,” ujarnya.
Ia menjelaskan, selama ini masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi BPBD di daerah. Mulai dari keterbatasan anggaran, kurangnya personel, hingga belum terpenuhinya tenaga dengan keahlian khusus di bidang kebencanaan.
“Selama ini mereka mengeluhkan beberapa hal. Pertama, anggarannya kurang. Kedua, personelnya juga kurang. Kemudian, dari sisi SDM, beberapa keahlian yang dibutuhkan belum terpenuhi. Selain itu, akses terhadap bantuan juga masih sangat minim,” ungkapnya.
Karena itu, Salehuddin berharap perubahan kelembagaan tersebut menjadi momentum bagi BPBD Provinsi Kaltim untuk meningkatkan kemampuan organisasi sekaligus memperkuat dukungan terhadap BPBD kabupaten/kota.
“Kita harapkan BPBD ke depan bisa menjadikan perubahan ini sebagai pemicu atau momentum untuk naik kelas, baik dari sisi struktur maupun fungsinya,” pungkasnya. (As/Adv)



