NIUS.di – Keterbatasan fasilitas latihan masih menjadi salah satu tantangan pembinaan atlet di Kota Bontang.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, mendorong Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar) menjalin kerja sama dengan perusahaan yang memiliki fasilitas kolam renang berstandar internasional.
Andi Faizal mengatakan, sejumlah perusahaan di Bontang diketahui memiliki fasilitas kolam renang yang berpotensi dimanfaatkan untuk menunjang latihan atlet. Karena itu, ia meminta Dispopar segera menjalin komunikasi dengan perusahaan terkait.
“Ya, nanti kita akan minta Dispopar Kota Bontang untuk bersurat kepada perusahaan, karena memang yang memiliki lapangan renangnya sesuai standar internasional adalah beberapa perusahaan di Bontang,” ujarnya, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, dukungan dunia usaha dibutuhkan agar pembinaan atlet renang dapat berjalan lebih optimal. Apalagi, fasilitas latihan yang memadai menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan kemampuan atlet menghadapi persaingan di tingkat provinsi maupun nasional.
Ia berharap cabang olahraga renang dapat menjadi salah satu andalan Bontang dalam kompetisi olahraga Kalimantan Timur.
Andi Faizal juga menyebut pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kaltim 2026 di Kabupaten Paser harus menjadi momentum evaluasi bagi seluruh cabang olahraga.
Terlebih, adanya penyampaian Gubernur Kaltim mengenai rencana pelaksanaan Porprov setiap dua tahun sekali dinilai perlu menjadi perhatian daerah untuk mempersiapkan atlet sejak dini.
“Ini adalah ajang evaluasi. Mudah-mudahan dari apa yang sudah kita raih hari ini, apalagi ada penyampaian dari Pak Gubernur bahwa akan dilaksanakan dua tahun sekali, ini menjadi evaluasi buat kita semua,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dispopar Bontang, Eko Mashudi, menyebut kontingen Bontang telah mengumpulkan 25 medali emas, 26 perak, dan 63 perunggu hingga Selasa (17/11/2026).
Dengan total 114 medali tersebut, Bontang sementara menempati peringkat ketujuh klasemen Porprov Kaltim 2026.
Eko menjelaskan, perolehan medali tersebut dihimpun sejak sejumlah cabang olahraga mulai dipertandingkan pada 9 November 2026. Meski berada di posisi ketujuh, ia berharap beberapa cabang olahraga andalan yang masih bertanding dapat menambah koleksi medali.
“Memang capaian ini masih menempatkan kita di peringkat tujuh besar. Di bawah Samarinda, Paser, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Balikpapan, dan Berau. Namun, masih ada beberapa cabang olahraga andalan yang mungkin bisa memperoleh tambahan medali,” ujarnya.
Menurut Eko, hasil sementara tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat sistem pembinaan atlet. Bontang dinilai perlu membangun pola pembinaan jangka panjang agar mampu meningkatkan daya saing dan tidak terus berada di posisi lima hingga tujuh besar dalam persaingan olahraga tingkat provinsi.
Salah satu langkah yang dipertimbangkan adalah membentuk pusat pelatihan olahraga bagi atlet potensial. Ia mencontohkan Samarinda yang memiliki Sekolah Khusus Olahraga Internasional (SKOI) sebagai wadah pembinaan atlet.
Bontang, kata dia, perlu mengembangkan pola pembinaan serupa dengan orientasi jangka panjang, bukan hanya melakukan pemusatan latihan menjelang kompetisi.
“Ke depan kita perlu melaksanakan pemusatan pelatihan, bukan hanya ketika menghadapi event, tetapi sebagai persiapan jangka panjang. Kita juga perlu memformalkan pelatihan atlet, terutama dari cabor potensial peraih medali dan cabor yang dipertandingkan di Olimpiade,” jelasnya.
Selain fasilitas, peningkatan prestasi juga membutuhkan perencanaan program yang matang dan sistem seleksi atlet yang lebih kompetitif. Eko menilai persaingan pada cabang olahraga seperti futsal, judo, jiu-jitsu, dan pencak silat berlangsung cukup merata antardaerah.
Karena itu, kompetisi dan seleksi atlet perlu diperbanyak agar daerah dapat menjaring bibit terbaik untuk dibina secara berkelanjutan.
Dari sisi pembiayaan, Eko mengakui pemerintah daerah tidak bisa hanya mengandalkan APBD untuk memenuhi seluruh kebutuhan pembinaan olahraga. Keterbatasan anggaran menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui kolaborasi dengan berbagai pihak.
“Kita kalau berharap dari penganggaran APBD saja dari pemerintah memang tidak akan mampu. Itu bisa kita kolaborasikan bersama dunia usaha. Tetapi kita perlu menawarkan melalui program perencanaan yang matang, bukan hanya parsial atau situasional,” tegasnya.
Rencana tersebut sejalan dengan dorongan Ketua DPRD Bontang agar Dispopar menjalin komunikasi dengan perusahaan pemilik fasilitas olahraga, khususnya kolam renang yang dapat menunjang pembinaan atlet.
Eko menambahkan, Dispopar akan berkoordinasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), DPRD, serta melaporkan hasil evaluasi kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Sekretaris Daerah. Koordinasi tersebut diharapkan menghasilkan kebijakan bersama untuk memperkuat pembinaan dan fasilitas olahraga di Bontang.
Pemerintah daerah juga tetap berkomitmen memberikan apresiasi kepada atlet yang berhasil mengharumkan nama Kota Bontang. Skema penghargaan bagi atlet Porprov akan dibahas lebih lanjut, termasuk kemungkinan penganggarannya pada 2027.
Selain persoalan pembinaan dan fasilitas latihan, Dispopar turut mengevaluasi akomodasi atlet selama mengikuti Porprov di Kabupaten Paser.
Eko mengungkapkan, keterbatasan penginapan yang representatif di Tanah Grogot menjadi salah satu kendala selama pelaksanaan kompetisi. Peserta yang lebih dahulu membayar uang muka disebut memperoleh pilihan akomodasi yang lebih baik.
Sementara itu, kontingen Bontang saat itu belum dapat melakukan pembayaran di awal sehingga harus memanfaatkan sejumlah fasilitas milik masyarakat untuk menampung atlet.
“Tempat tinggal atlet yang representatif di Kabupaten Paser memang sangat terbatas. Itu juga menjadi bahan evaluasi kita untuk memperbaiki pelayanan kepada atlet sehingga mereka lebih siap bertanding,” ungkapnya.
Meski menghadapi sejumlah kendala, Eko berharap cabang olahraga andalan yang masih bertanding hingga penutupan Porprov pada 27 November 2026 dapat menambah perolehan medali dan memperbaiki posisi Bontang di klasemen akhir.
Berbagai evaluasi tersebut diharapkan menjadi dasar pembenahan sistem olahraga daerah, mulai dari fasilitas latihan, pola pembinaan jangka panjang, dukungan anggaran, hingga pelayanan bagi atlet saat mengikuti kompetisi. (*/Zk)




