ADVERTORIALDPRDKALTIMSamarinda

Ekti Minta TPP Guru dan Tenaga Kesehatan Tetap Dipertahankan di Tengah Efisiensi Anggaran

×

Ekti Minta TPP Guru dan Tenaga Kesehatan Tetap Dipertahankan di Tengah Efisiensi Anggaran

Sebarkan artikel ini
Ekti Minta TPP Guru dan Tenaga Kesehatan Tetap Dipertahankan di Tengah Efisiensi Anggaran

NIUS.id – Di tengah tekanan anggaran daerah, pemerintah perlu cermat menentukan pos belanja yang dapat dikurangi. Efisiensi diharapkan tidak sampai berdampak pada Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru dan tenaga kesehatan yang menjalankan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Imanuel, berharap TPP bagi guru, perawat, dan tenaga medis tetap dipertahankan meski pemerintah daerah melakukan penghematan anggaran.

Menurut Ekti, pembahasan pemangkasan TPP selama ini kerap dikaitkan dengan pegawai jabatan struktural. Padahal, penerimanya juga mencakup tenaga pelayanan publik yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

“TPP kalau dihilangkan kasihan guru dan perawat,” terangnya.

Dia menilai, pengurangan TPP tidak bisa hanya dipandang sebagai upaya menghemat belanja daerah. Pemerintah juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap pegawai yang setiap hari bekerja di sektor pendidikan dan kesehatan.

“Jadi kadang-kadang TPP ini seolah-olah cuma punya eselon II atau eselon I. Kalau dipangkas enggak ada apa-apanya itu, tapi yang kena ‘kan perawat, habis itu guru,” ujarnya.

Ia menyebut, Gubernur Kaltim juga menginginkan agar pemberian TPP tidak ikut terdampak pengurangan anggaran. Karena itu, ia berharap efisiensi diarahkan pada pos belanja yang masih memungkinkan untuk ditekan, seperti perjalanan dinas serta belanja makan dan minum.

Di sisi lain, Ekti memahami kondisi keuangan daerah mengharuskan pemerintah melakukan penyesuaian belanja. Namun, pembangunan tetap harus berjalan, terutama infrastruktur jalan yang masih dibutuhkan masyarakat di berbagai wilayah Kaltim.

Ia mencontohkan sejumlah ruas jalan rusak di Kutai Timur dan Kutai Barat yang masih membutuhkan penanganan. Menurutnya, pengurangan anggaran tidak boleh membuat kebutuhan pembangunan masyarakat terabaikan.

Dia mencontohkan, sejumlah ruas jalan rusak di Kutai Timur dan Kutai Barat yang masih membutuhkan penanganan.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan pembangunan di daerah belum bisa diabaikan meski anggaran mengalami pengurangan.

“Kalau terkait dengan proses pembangunan tetap berjalan, walaupun ada pengurangan banyak,” katanya.

Di akhir, ia menambahkan, DPRD Kaltim melalui komisi-komisi juga telah beberapa kali menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk membahas persoalan penganggaran. Pembahasan tersebut diharapkan dapat memastikan program prioritas tetap berjalan sesuai kemampuan keuangan daerah. (As/Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *