UTAMA

Timur Tengah Jadi Arena Rivalitas Xi dan Trump, Indonesia Harus Jaga Otonomi Strategis

×

Timur Tengah Jadi Arena Rivalitas Xi dan Trump, Indonesia Harus Jaga Otonomi Strategis

Sebarkan artikel ini
Timur Tengah Jadi Arena Rivalitas Xi dan Trump, Indonesia Harus Jaga Otonomi Strategis
Aji Cahyono. Foto/Istimewa

Oleh: Aji Cahyono

Dosen dan Pemerhati Geopolitik Indonesia & Timur Tengah, Lulusan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Founder Indonesian Coexistence

TIMUR TENGAH kini menjadi salah satu panggung utama pertarungan pengaruh dua kekuatan besar dunia. Donald Trump berupaya mempertahankan superioritas Amerika Serikat melalui tekanan militer dan diplomasi koersif. Sementara itu, Xi Jinping memperluas pengaruh China melalui diplomasi perdamaian, perdagangan, dan tawaran arsitektur keamanan alternatif.

Di tengah konflik Amerika Serikat–Iran dan ketidakstabilan Selat Hormuz, persaingan keduanya berkembang melampaui perebutan pengaruh regional. Persoalan yang lebih besar adalah siapa yang memiliki legitimasi untuk menentukan aturan keamanan, mendefinisikan perdamaian, dan membentuk arah politik internasional abad ke-21.

Pada 2 November 2026, Xi Jinping menerima Sultan Oman Haitham bin Tariq di Beijing. Dalam pertemuan tersebut, Xi menegaskan bahwa Timur Tengah tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar. China dan Oman juga menyerukan Amerika Serikat dan Iran kembali ke jalur diplomasi, mencapai gencatan senjata komprehensif, serta memulihkan keamanan pelayaran di Selat Hormuz (Reuters, 2026).

Pernyataan itu mengandung pesan geopolitik yang lebih luas daripada sekadar seruan penghentian perang. Xi sedang membangun posisi China sebagai kekuatan yang memiliki kapasitas moral, diplomatik, dan ekonomi untuk ikut menentukan masa depan kawasan yang selama puluhan tahun berada dalam orbit pengaruh Amerika Serikat.

Strategi tersebut berakar pada perubahan orientasi kebijakan luar negeri China di bawah kepemimpinan Xi. Beijing semakin aktif memanfaatkan hubungan ekonomi, forum multilateral, dan diplomasi bilateral untuk memperluas pengaruh internasional tanpa harus menanggung seluruh biaya dominasi militer langsung seperti yang dilakukan Washington.

Keberhasilan rekonsiliasi Arab Saudi dan Iran pada Maret 2023 menjadi salah satu fondasi penting strategi tersebut. China berhasil mempertemukan dua kekuatan regional yang memiliki sejarah rivalitas panjang. Peristiwa itu sekaligus memberikan legitimasi kepada Beijing sebagai mediator yang mampu membuka ruang dialog tanpa intervensi militer.

Namun, rekonsiliasi diplomatik tidak serta-merta menyelesaikan seluruh konflik kawasan. Persaingan Saudi–Iran di Yaman, Irak, Lebanon, dan sejumlah wilayah lainnya menunjukkan bahwa perdamaian membutuhkan perubahan struktural yang jauh lebih kompleks daripada sekadar normalisasi hubungan diplomatik.

Pada September 2026, Xi mengajukan empat prinsip keamanan Timur Tengah yang mencakup keamanan bersama, komprehensif, kooperatif, dan berkelanjutan (Xinhua, 2026). Gagasan tersebut merupakan upaya Beijing membangun konsepsi keamanan alternatif terhadap sistem regional yang selama ini sangat bergantung pada aliansi militer Amerika Serikat.

Di sinilah diplomasi perdamaian Xi perlu dibaca secara kritis. China tidak memperluas pengaruh tanpa kepentingan. Stabilitas kawasan juga menjadi modal strategis bagi Beijing untuk memperkuat akses energi, investasi, perdagangan, dan legitimasi kepemimpinan global.

Dengan demikian, perdamaian memiliki nilai ekonomi sekaligus politik. Semakin besar ketidakpuasan negara-negara Timur Tengah terhadap kebijakan Washington, semakin terbuka peluang Beijing menawarkan diri sebagai alternatif dalam pengelolaan hubungan internasional.

Trump, Xi, dan Pertarungan Legitimasi Kekuasaan Global

Rivalitas Xi Jinping dan Donald Trump tidak cukup dipahami melalui perbandingan kekuatan militer. Persaingan tersebut juga berlangsung dalam perebutan legitimasi, kemampuan membangun koalisi, serta menentukan apakah tatanan internasional akan tetap berpusat pada Amerika Serikat atau bergerak menuju multipolaritas yang lebih luas.

Trump cenderung menggunakan tekanan ekonomi, sanksi, dan kekuatan militer untuk mencapai tujuan strategis Washington. Pendekatan tersebut dapat memberikan tekanan terhadap lawan, tetapi juga berpotensi memperbesar ketidakpercayaan negara-negara yang merasa kepentingannya dikorbankan demi agenda keamanan Amerika Serikat.

Sebaliknya, Xi memanfaatkan ruang politik tersebut dengan menawarkan bahasa diplomasi yang menekankan kedaulatan, pembangunan, nonintervensi, dan keamanan bersama. Strategi Beijing memiliki daya tarik bagi negara-negara yang ingin memperluas otonomi strategis tanpa harus memutus hubungan dengan Washington.

Konflik Amerika Serikat–Iran menjadi ujian penting bagi kedua pendekatan tersebut. Washington berusaha mempertahankan kredibilitas daya tangkal dan keunggulan strategisnya. Sementara itu, Beijing mendorong negosiasi untuk mencegah konflik berkembang menjadi krisis regional yang mengancam kepentingan ekonominya.

Pada September 2026, Duta Besar Amerika Serikat untuk China, David Perdue, menyatakan bahwa Trump telah menegaskan kepada Xi bahwa bantuan China kepada Iran, baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak dapat diterima Washington (Reuters, 2026). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hubungan China–Iran telah menjadi bagian dari persaingan strategis yang melampaui persoalan bilateral.

Memasuki November 2026, Beijing meningkatkan diplomasi dengan Iran, Arab Saudi, dan Oman untuk mendorong penyelesaian konflik serta pemulihan keamanan pelayaran. Langkah ini memperlihatkan upaya China mengubah pengaruh ekonominya menjadi kapasitas diplomatik yang lebih konkret. Meski demikian, hal tersebut belum membuktikan bahwa Beijing memiliki kemampuan untuk mengendalikan eskalasi perang.

Kontradiksi utama diplomasi Xi terletak pada kesenjangan antara ambisi dan kapasitas. China memiliki kepentingan besar terhadap stabilitas Timur Tengah, tetapi belum mempunyai jaringan aliansi pertahanan, kemampuan proyeksi kekuatan, dan komitmen keamanan regional yang sebanding dengan Amerika Serikat.

Beijing juga menghadapi dilema dalam menjaga hubungan dengan Iran sekaligus Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya. Ketika kepentingan para mitra tersebut bertabrakan, China harus memilih antara mengambil posisi tegas atau mempertahankan fleksibilitas diplomatik yang selama ini menjadi salah satu sumber pengaruhnya.

Karena itu, China berpotensi menjadi mediator yang semakin penting tanpa otomatis menjadi penjamin keamanan regional. Diplomasi Xi dapat membantu membuka ruang negosiasi, tetapi kemampuan menghentikan perang tetap bergantung pada keputusan aktor-aktor yang memiliki kapasitas militer dan kepentingan langsung dalam konflik.

Indonesia, Otonomi Strategis, dan Ancaman Hegemoni Baru

Bagi Indonesia, rivalitas Xi Jinping dan Donald Trump membawa konsekuensi langsung terhadap ruang kebijakan luar negeri. Timur Tengah memiliki keterkaitan dengan perjuangan Palestina, ketahanan energi, hubungan ekonomi, serta posisi Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan Global South.

Survei *The State of Southeast Asia 2026* dari ISEAS–Yusof Ishak Institute mencatat bahwa 80,1 persen responden Indonesia memilih China dibandingkan Amerika Serikat dalam skenario hipotetis ketika ASEAN dipaksa menentukan pilihan. Angka tersebut tidak dapat langsung dimaknai sebagai dukungan terhadap keberpihakan Indonesia kepada Beijing. Namun, hasil itu memberikan indikasi mengenai perubahan persepsi terhadap kekuatan besar di tengah ketidakpastian geopolitik (Martinus, 2026).

Indonesia menghadapi dilema. Hubungan ekonomi dengan China menawarkan peluang pembangunan, tetapi ketergantungan yang berlebihan berisiko mempersempit ruang pengambilan keputusan nasional. Di sisi lain, hubungan dengan Amerika Serikat tetap memiliki nilai strategis dalam bidang perdagangan, teknologi, pendidikan, dan keseimbangan keamanan Indo-Pasifik.

Dalam konteks tersebut, politik luar negeri bebas aktif membutuhkan pemaknaan yang lebih substantif daripada sekadar kemampuan menjaga hubungan baik dengan semua kekuatan besar.

Bebas aktif harus menjadi kapasitas untuk menentukan kepentingan nasional, menolak tekanan eksternal, serta membangun posisi diplomatik berdasarkan prinsip dan hukum internasional.

Indonesia perlu mengembangkan diplomasi yang lebih terorganisasi melalui ASEAN, Organisasi Kerja Sama Islam, dan Global South dalam merespons konflik Timur Tengah. Agenda tersebut mencakup perlindungan warga sipil, penghentian kekerasan, pemulihan keamanan maritim, serta penyelesaian persoalan Palestina berdasarkan hukum internasional.

Jakarta juga perlu berhati-hati terhadap anggapan bahwa multipolaritas otomatis menghasilkan tatanan internasional yang lebih adil. Pergeseran distribusi kekuatan memang dapat membuka peluang bagi negara-negara menengah. Namun, perubahan tersebut juga berpotensi menciptakan bentuk ketergantungan baru apabila tidak diimbangi kapasitas ekonomi, teknologi, dan diplomasi yang memadai.

Tantangan Indonesia bukan memilih Xi Jinping atau Donald Trump. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan rivalitas keduanya tidak menentukan batas kepentingan nasional Indonesia.

Otonomi strategis harus menjadi fondasi agar Indonesia mampu memanfaatkan persaingan kekuatan besar tanpa kehilangan kemampuan menentukan arah politik luar negerinya sendiri.

Timur Tengah kini menjadi cermin perubahan tatanan internasional yang semakin kompleks. Xi Jinping menggunakan diplomasi perdamaian untuk memperluas pengaruh China, sedangkan Donald Trump berupaya mempertahankan keunggulan strategis Amerika Serikat melalui tekanan dan superioritas kekuatan.

Bagi Indonesia, pertaruhan sesungguhnya terletak pada kemampuan mempertahankan prinsip ketika perdamaian, keamanan, dan kepentingan ekonomi menjadi bagian dari kompetisi hegemonik.

Multipolaritas akan memiliki makna bagi Indonesia apabila mampu memperluas otonomi strategis, bukan sekadar mengganti ketergantungan dari satu kekuatan besar kepada kekuatan besar lainnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *