NIUS.id – Kelanjutan pembangunan Tol Samarinda–Bontang kembali menjadi perhatian. Anggota DPD RI asal Kalimantan Timur, Andi Sofyan Hasdam, meminta pemerintah pusat ikut mengambil peran dalam pendanaan proyek tersebut agar pembangunan tidak terhenti di tengah jalan.
Selain tol, Sofyan juga mendorong dukungan anggaran pusat untuk pembangunan jalan lingkar Kota Bontang. Kedua proyek itu dinilai penting untuk memperkuat konektivitas antarwilayah di Kalimantan Timur.
Hal tersebut disampaikan Sofyan saat bertemu dengan guru-guru SMP Negeri 2 Samarinda, Jumat (6/11/2026).
“Jalan ini penting. Daerah-daerah di Kaltim harus tersambung,” kata Sofyan.
Menurutnya, konektivitas jalan yang baik akan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Mobilitas warga menjadi lebih mudah, distribusi barang semakin lancar, dan aktivitas ekonomi antardaerah dapat berkembang.
Ia menegaskan, pembangunan Tol Samarinda–Bontang perlu terus diperjuangkan agar masuk dalam daftar prioritas pembangunan nasional.
Samarinda sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur dan Bontang sebagai salah satu kota industri memiliki hubungan strategis. Konektivitas yang lebih baik di antara keduanya diharapkan dapat memangkas waktu perjalanan sekaligus mempermudah arus distribusi barang.
Sementara itu, pembangunan jalan lingkar Kota Bontang juga dinilai penting untuk mendukung aksesibilitas dan memperkuat hubungan antarwilayah di daerah tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, Sofyan tidak hanya membahas pembangunan infrastruktur. Ia juga menyinggung sejumlah persoalan pelayanan dasar, mulai dari peningkatan mutu pendidikan, layanan kesehatan, hingga kemudahan akses beasiswa bagi pelajar.
Sofyan turut membuka peluang pemekaran daerah di Kalimantan Timur. Namun, menurutnya, langkah tersebut harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan daerah.
Ia menilai pemekaran dapat menjadi salah satu upaya mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat serta mendorong pemerataan pembangunan.
Di hadapan para guru, Sofyan juga menjelaskan perbedaan tugas dan kewenangan DPD RI dengan DPR RI. Ia sekaligus mengulas perubahan kedudukan MPR setelah amandemen UUD 1945.
Sebelum amandemen, MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang memiliki kewenangan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) serta memilih presiden dan wakil presiden.
Namun, setelah perubahan konstitusi, kedudukan tersebut tidak lagi melekat. Setiap lembaga negara menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai ketentuan konstitusi.
Sesi dialog juga menjadi ruang bagi para guru untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi. Salah seorang guru perempuan secara langsung meminta Sofyan memperjuangkan hak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu.
Ia berharap hak-hak pegawai tersebut dapat dipenuhi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
“Tolong perjuangkan hak kami, PPPK paruh waktu,” ucap guru tersebut. (*/Zk)
