NIUS.id – Kelangkaan BBM bersubsidi yang memicu antrean panjang di sejumlah SPBU Kota Bontang mendapat sorotan tajam dari Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam.
Dalam rapat koordinasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang, Jumat (28/8/2026), Rustam menilai kondisi tersebut sudah tidak masuk akal.
Menurut dia, antrean kendaraan untuk mendapatkan solar maupun pertalite terus terjadi, bahkan kendaraan sudah mulai diparkir dan ditinggalkan di sekitar SPBU sejak malam hari.
“Saya tidak mau lagi melihat antrean kendaraan yang diparkir sejak malam. Antrean itu harusnya berbaris saat mengisi BBM, bukan menitip kendaraan semalaman di SPBU,” tegas Rustam.
Komisi B DPRD Bontang meminta persoalan tersebut tidak lagi dibiarkan tanpa penanganan konkret.
Rustam menilai antrean kendaraan yang mengular hingga malam bukan hanya mengganggu pengguna jalan, tetapi juga mulai meresahkan masyarakat dan pelaku usaha.
“Kita ini ibarat mati di lumbung padi. Ini tidak masuk akal,” ujarnya.
Ia juga menyoroti dugaan adanya permainan dalam penyaluran BBM bersubsidi di tingkat SPBU.
Rustam mengaku menerima laporan mengenai kendaraan yang diduga berulang kali melakukan pengisian menggunakan barcode berbeda.
Tak hanya itu, keberadaan kendaraan dengan tangki yang telah dimodifikasi juga harus menjadi perhatian serius.
“Kalau masih ada operator yang bermain, langsung pecat. Saya dapat laporan masih banyak motor bolak-balik mengisi BBM, belum lagi tangki kendaraan yang dimodifikasi. Ini harus ditertibkan,” kata Rustam.
Menurut dia, pengawasan harus dilakukan secara ketat. Pengelola SPBU diminta tidak memberikan toleransi kepada operator yang terbukti terlibat dalam penyimpangan penyaluran BBM bersubsidi.
DPRD Bontang juga meminta Pertamina memperhatikan kondisi geografis Kota Bontang yang menjadi jalur lintasan kendaraan dari Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau.
Jumlah kendaraan yang mengisi BBM bersubsidi, kata Rustam, tidak hanya berasal dari kendaraan yang terdaftar di Bontang.
Kondisi tersebut membuat kebutuhan riil BBM di lapangan bisa lebih tinggi dibandingkan perhitungan berdasarkan data kendaraan daerah.
“Kalau distribusi terlambat dua sampai tiga jam saja, langsung terjadi antrean panjang sampai tengah malam. Pertamina harus memperbanyak armada pengiriman,” cetusnya.
Komisi B DPRD Bontang mendorong adanya evaluasi serius terhadap sistem distribusi BBM bersubsidi.
Pemilik SPBU yang memiliki kemampuan finansial juga diusulkan mendapat fleksibilitas untuk mengoperasikan armada angkut sendiri agar pasokan tidak sepenuhnya bergantung pada ketersediaan kendaraan pengangkut Pertamina.
Selain itu, percepatan penerbitan Delivery Order (DO) juga dinilai penting agar pengiriman BBM dapat dilakukan sebelum stok di tangki pendam SPBU benar-benar habis.
Komisi B DPRD Bontang memastikan persoalan kelangkaan BBM bersubsidi tidak akan berhenti dalam rapat evaluasi.
DPRD meminta pihak Pertamina menghadirkan pengambil keputusan dalam pertemuan lanjutan pada 1 September mendatang.
“Kami tidak ingin rapat ini berakhir tanpa hasil. Tanggal 1 September nanti kami minta Brand Manager Pertamina wajib hadir agar ada solusi nyata dan sinergi untuk menyelesaikan persoalan BBM di Kota Bontang,” tegas Rustam. (Aj)
