NIUS.id – Pemerintah Kota Bontang menerima dana insentif Rp3 miliar dari pemerintah pusat atas keberhasilan menekan angka pengangguran.
Namun Dinas Ketenagakerjaan Bontang hanya mengelola Rp600 juta dari total tersebut untuk tiga program pelatihan kerja, sementara Rp2,4 miliar dialihkan untuk program prioritas pembangunan lain di tengah tekanan fiskal daerah.
Kepala Disnaker Bontang Asdar Ibrahim menjelaskan pembagian ini terpaksa dilakukan karena kebutuhan anggaran yang mendesak.
“Karena kita berhasil menekan angka pengangguran di Bontang, pemerintah pusat mengalokasikan dana Rp3 miliar. Tetapi ada beberapa program prioritas pemerintah kota yang harus didanai. Sehingga kami hanya dialokasikan sekitar Rp600 juta untuk tiga pelatihan,” ujarnya, Senin (24/8/2026).
Dari anggaran Rp600 juta tersebut, Disnaker memprioritaskan pelatihan berbasis kebutuhan industri lokal, termasuk sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Umum.
“Hampir semua perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang memiliki sertifikasi ini,” kata Asdar.
Sepanjang 2026, Disnaker telah menyiapkan 21 jenis pelatihan dari APBD murni dan berencana memperluas cakupan melalui kolaborasi dengan Balai Pelatihan pemerintah pusat pada APBD Perubahan. (*/Zk)
