NIUS.id – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Paser terus mendorong pemanfaatan sistem pembayaran non-tunai, termasuk penggunaan QRIS, sebagai bagian dari upaya mempercepat digitalisasi sektor keuangan daerah.
Langkah ini dipandang sebagai strategi untuk menghadirkan sistem transaksi yang lebih praktis, aman, dan transparan, seiring meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, menilai pilihan metode pembayaran di masyarakat masih beragam. Namun, transaksi digital menawarkan kemudahan yang signifikan dibandingkan pembayaran tunai.
“Setiap orang punya kebiasaan masing-masing, ada yang nyaman pakai tunai, ada juga yang non-tunai. Tapi transaksi digital jelas mempermudah karena tidak perlu membawa uang dalam jumlah besar,” ujarnya, Kamis (18/12/25).
Menurut Yenni, sistem pembayaran non-tunai juga lebih aman karena dapat mengurangi risiko kehilangan uang atau menjadi korban kejahatan jalanan. Meski demikian, ia menekankan bahwa penerapannya harus dilakukan secara bertahap.
“Tidak bisa dipaksakan. Masih ada masyarakat, terutama di daerah, yang belum terbiasa dengan teknologi. Jadi prosesnya harus pelan-pelan,” jelasnya.
Ia berharap dorongan penggunaan pembayaran digital di PPU dan Paser dapat diiringi dengan peningkatan literasi digital masyarakat. Dengan begitu, ekosistem transaksi non-tunai bisa berkembang dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih modern dan efisien. (*)
