NIUS.id – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menyoroti secara serius wacana efisiensi anggaran yang berpotensi berdampak pada Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dalam penyusunan APBD 2026.
Ananda mengungkapkan bahwa pada awal kesepakatan, besaran anggaran berada di kisaran Rp21,350 triliun. Namun, anggaran yang tersedia kini hanya sekitar Rp15,115 triliun, sehingga diperlukan penyesuaian dan efisiensi pada sejumlah program.
“Kan kemarin waktu kesepakatan 21,350 T, sekarang 15,115 T. Ada efisiensi volume program-program, itu sudah kita sepakati. Nah, itu harus benar-benar detail,” tegasnya, Jumat (12/12/25).
Ananda mengingatkan agar langkah efisiensi tidak dilakukan secara serampangan, terutama menyangkut TPP. Ia menekankan bahwa pengurangan tunjangan tersebut dapat memberikan efek berantai terhadap perputaran ekonomi daerah.
“Jangan sampai dampaknya nggak bagus buat ekonomi Kaltim. Misal bilang ‘coret aja TPP’, nggak bisa sembarangan seperti itu. TPP itu kan berhubungan dengan ekonomi makro dan mikro masyarakat Kalimantan Timur,” ucapnya.
Menurutnya, TPP turut menopang aktivitas ekonomi sehari-hari masyarakat, mulai dari pedagang kaki lima, pasar tradisional, toko kelontong, hingga sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Dari tunjangan prestasi itu kan orang dapat jajan, jajanin keluarganya. Kaki lima dapat untung, mereka belanja lagi ke pasar atau petani. Itu ekonomi mikro yang berjalan,” bebernya.
Karena itu, ia meminta agar penyusunan anggaran 2026 dilakukan dengan ketelitian ekstra.
“Harus betul-betul detail hari ini. Bayangin dong, dari besar ke sedikit besar. Itu nggak boleh sembarangan. Apa pun yang dipangkas pasti ada dampaknya,” jelasnya.
Ananda berharap pembahasan APBD 2026 dapat berjalan lancar dan menghasilkan keputusan terbaik bagi masyarakat.
“Karena sudah ada kesepakatan hari ini, mudah-mudahan besok kita menuju persetujuan APBD 2026,” ujarnya optimistis. (*)
