NIUS.id – Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menegaskan bahwa penurunan Transfer ke Daerah (TKD) tidak boleh menjadi alasan melemahnya kualitas pelayanan publik. Ia mendorong pemerintah daerah untuk mencari langkah-langkah kreatif agar pelayanan tetap berjalan optimal meski dalam keterbatasan anggaran.
Menurutnya, kondisi fiskal yang terbatas justru seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan serta membuka peluang pendanaan di luar anggaran rutin.
“Pengurangan anggaran bukan alasan pelayanan publik menurun. Pemerintah dan DPRD harus bersama-sama mencari solusi,” ujarnya, Rabu, (10/12/25)
Syarifatul menilai penerapan kolaborasi pentahelix – yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha (swasta), komunitas, dan media – harus dioptimalkan. Skema ini dinilai mampu memperkuat perencanaan pembangunan, meningkatkan efisiensi, sekaligus menghadirkan sumber daya alternatif.
“Dengan melibatkan banyak pihak, kita bisa fokus pada program prioritas dan mencari dukungan tambahan untuk pembangunan,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran media dalam menyebarkan informasi pembangunan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik. Di samping itu, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) disebutnya masih memiliki ruang yang dapat dimaksimalkan.
“Kolaborasi seluruh unsur harus dijaga agar pelayanan publik tetap berjalan meski anggaran terbatas,” tutupnya. (*)
