NIUS.id – Kebutuhan beras di Kalimantan Timur hingga kini masih bergantung pada pasokan dari luar wilayah. Dengan angka produksi sekitar 170 ribu ton per tahun, provinsi ini belum mampu mencukupi kebutuhan masyarakat yang mencapai 350 ribu ton setiap tahunnya.
Selisih yang cukup besar tersebut dinilai sebagai sinyal lemahnya kemandirian pangan daerah. Meski indeks ketahanan pangan Kalimantan Timur tercatat baik di level nasional, fakta di lapangan menunjukkan sebagian besar kebutuhan pokok masyarakat masih ditopang dari daerah lain.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, mengingatkan pemerintah daerah agar tidak terlena dengan capaian statistik semata. Menurutnya, indikator sesungguhnya dari ketahanan pangan adalah kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pokok secara mandiri dan berkelanjutan.
“Nilai indeksnya memang tinggi, tapi selama sebagian besar pasokan masih bergantung dari luar, maka ketahanan pangan kita masih rapuh,” ujarnya, Rabu, 26 November 2025.
Ia juga menyoroti minimnya pemanfaatan lahan pertanian di Kaltim. Dari total luas wilayah yang mencapai sekitar sembilan juta hektare, hanya 63 ribu hektare yang digunakan untuk lahan panen padi. Kondisi ini dinilai jauh dari ideal untuk menunjang kemandirian produksi beras.
Firnadi menjelaskan bahwa Komisi II DPRD Kaltim sebenarnya telah mulai membahas kebutuhan anggaran sektor pertanian untuk tahun 2026. Namun, upaya tersebut terkendala oleh terbitnya Permendagri Nomor 900 Tahun 2024, yang membatasi peran pemerintah provinsi dalam penyediaan sarana dan prasarana pertanian bagi petani.
“Petani sangat membutuhkan dukungan alat dan infrastruktur. Tapi regulasi terbaru justru mempersempit kewenangan provinsi untuk membantu secara langsung. Ini harus segera dicarikan solusi,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa penguatan sektor pertanian harus menjadi prioritas, mulai dari perluasan lahan produktif, optimalisasi program pertanian, hingga penyaluran bantuan yang tepat sasaran bagi petani.
Menurutnya, jika produksi beras daerah semakin kuat, maka ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi Kaltim juga akan semakin terjaga.
“Ketika kita mampu memproduksi sendiri kebutuhan pangan utama, maka kemandirian ekonomi daerah akan lebih kokoh,” pungkasnya. (*)
