NIUS.id – Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan, Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menggelar Forum Konsultasi Publik sekaligus Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan, Rabu (6/8/2025).
Kegiatan ini menjadi ruang diskusi untuk menampung masukan, saran, serta keluhan terkait pelayanan adminduk di Kota Bontang.
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, dalam sambutannya menegaskan keterlibatan masyarakat merupakan kunci utama dalam membangun pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan warga. Menurutnya, forum seperti ini harus memberi dampak nyata, bukan sekadar acara seremonial.
“Harapannya forum ini bukan sekadar formalitas, namun bisa membawa manfaat bagi perbaikan pelayanan publik di Kota Bontang,” ucap Agus Haris.
Ia mengapresiasi langkah Disdukcapil yang terus aktif memberikan sosialisasi, khususnya terkait pentingnya aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Digitalisasi data kependudukan dinilai menjadi langkah strategis untuk mewujudkan pelayanan yang lebih cepat, aman, dan akurat.
Langkah ini sejalan dengan visi pembangunan Kota Bontang tahun 2025–2029, yakni Terwujudnya Kota Bontang sebagai kota industri dan jasa yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan, sebagai daerah mitra IKN.
Agus Haris menekankan, administrasi kependudukan akan menjadi salah satu indikator penting dalam meningkatkan kualitas hidup warga.
“Administrasi kependudukan nantinya akan menjadi indikator penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Bahkan, pendataan bantuan sosial pun akan lebih mudah jika data kependudukan tertib dan akurat,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan pelayanan inklusif berarti mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, termasuk kelompok disabilitas, lansia, dan warga yang tinggal di wilayah terpencil.
“Pelayanan administrasi kependudukan seperti KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, dan dokumen lainnya bukan hanya sekadar dokumen, namun menjadi pintu utama bagi masyarakat untuk mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perbankan,” pungkasnya.
Kegiatan forum ini juga menjadi ajang sosialisasi kebijakan terbaru terkait administrasi kependudukan. Disdukcapil Bontang mendorong warga untuk segera melakukan pembaruan data dan memanfaatkan layanan digital agar proses administrasi lebih efisien.
Pemerintah Kota Bontang berharap dapat merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga. Masukan dari peserta forum akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem pelayanan, baik secara langsung di kantor Disdukcapil maupun melalui kanal layanan online yang telah disiapkan.
Langkah ini diharapkan mampu mempercepat terwujudnya layanan adminduk yang mudah diakses, berkualitas, dan setara bagi semua warga Bontang.
Laporan Wartawan NIUS.id, Dahlia
