NIUS.id – Menghadapi keterbatasan fiskal akibat pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH), Pemerintah Kota Bontang mulai menyiapkan strategi baru untuk menjaga kelanjutan program pembangunan. Salah satu langkah yang kini menjadi fokus adalah optimalisasi peran Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah ini.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan pentingnya kolaborasi dengan sektor swasta agar program prorakyat tetap berjalan, meski APBD tidak mampu menanggung seluruh kebutuhan.
“Program Rp200 juta per RT itu sebenarnya sangat ideal karena menyentuh langsung masyarakat. Tetapi kondisi fiskal kita terbatas. Jadi, kita perlu mengajak perusahaan agar CSR mereka bisa diarahkan ke program-program prioritas kota,” ujarnya saat ditemui usai acara di Auditorium Tiga Dimensi, Selasa (23/9/2025).
Pemerintah kota menugaskan Wakil Wali Kota Agus Haris, selaku Ketua Forum CSR, untuk mengintensifkan komunikasi dengan perusahaan-perusahaan besar di Bontang. Harapannya, kontribusi mereka bisa selaras dengan rencana pembangunan pemerintah.
Menurut Neni, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi kualitas pelayanan publik. Dengan mengintegrasikan dana CSR ke bidang sosial, ekonomi, maupun lingkungan, maka kebutuhan masyarakat dapat tetap terakomodasi.
Selain itu, Pemkot Bontang juga membuka peluang sinergi program dengan pemerintah pusat, sehingga pembiayaan pembangunan bisa lebih beragam.
“Kita nggak bisa hanya mengandalkan APBD. Dengan kolaborasi antara pusat, daerah, dan swasta, insya Allah masyarakat bisa langsung merasakan dampaknya,” tambahnya.
Langkah ini diharapkan tidak hanya meringankan beban fiskal pemerintah, tetapi juga memperkuat hubungan antara perusahaan dan masyarakat. Kolaborasi ini diharapkan menjadi model pembangunan berkelanjutan di Kota Bontang.
Laporan Wartaan NIUS.id, Dahlia
