NIUS.id – Komisi II DPRD Kalimantan Timur menilai pondasi ekonomi daerah harus diperkuat secara serius menyusul meningkatnya tekanan global yang mulai terasa di berbagai sektor strategis Kaltim. Tidak hanya dipicu oleh melorotnya performa sektor pertambangan, tantangan juga datang dari melemahnya pasar ekspor dan pengetatan fiskal dari pemerintah pusat yang mempersempit ruang pembangunan daerah.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menyatakan bahwa tantangan ekonomi saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan harga batu bara, menurutnya, hanyalah satu bagian dari persoalan; penurunan permintaan luar negeri dan penyusutan Transfer ke Daerah (TKD) telah memperbesar tekanan terhadap struktur fiskal Kaltim.
“Persoalannya bukan hanya soal komoditas yang turun. Ada tekanan makro yang memaksa daerah menata ulang strategi ekonomi secara menyeluruh,” ujar Firnadi, Rabu (10/12/25).
Firnadi menekankan pentingnya melakukan reposisi sektor-sektor alternatif sebagai pilar utama ketahanan ekonomi Kaltim. Dirinya menilai sektor non-komoditas tidak bisa lagi dilihat hanya sebagai pelengkap, tetapi harus menjadi fondasi baru yang dapat menopang pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Menurutnya, stabilitas ekonomi tidak akan tercipta jika Kaltim terus bergantung pada komoditas mentah yang rentan terhadap dinamika pasar global. Transformasi rantai nilai, terutama di sektor-sektor yang memiliki peluang ekspor berkelanjutan, harus segera dipercepat.
“Yang kita butuhkan bukan sekadar menambah sektor baru, tetapi memastikan setiap sektor benar-benar memberikan nilai tambah. Dari situlah daya tahan ekonomi daerah terbentuk,” jelasnya.
Selain itu, Firnadi menyoroti pentingnya memperbaiki kinerja Perusahaan Daerah (Perseroda) agar mampu berperan sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Ia menilai Perseroda harus diarahkan untuk masuk ke industri hilir, agroindustri, pengolahan hasil laut, dan sektor produktif lainnya yang selama ini belum tergarap optimal.
“Perseroda harus menjadi pemain aktif, bukan hanya lembaga administratif. Mereka memiliki ruang besar untuk mengisi celah bisnis yang belum digarap,” ujarnya.
Firnadi juga menilai bahwa tekanan akibat pemangkasan TKD seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi efisiensi belanja dan memaksimalkan pendapatan daerah. Ia meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk memastikan proyek-proyek prioritas tetap berjalan meskipun ruang fiskal menyempit.
“Kita membutuhkan arah pembangunan yang jelas dan terukur. Saat fiskal menurun, yang harus diperkuat adalah efektivitas belanja serta kemampuan daerah membuka ruang pertumbuhan baru,” tegasnya.
Dirinya optimistis bahwa Kaltim memiliki modal yang kuat untuk melakukan transformasi ekonomi, asalkan penguatan sektor dilakukan secara berkesinambungan dan terintegrasi.
“Jika sektor-sektor ini mulai diperkuat sejak sekarang, Kaltim tidak akan mudah goyah ketika harga komoditas jatuh,” tutupnya. (*)
