NIUS.id – Sejumlah jurnalis di Kota Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar diskusi terkait penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran.
Direktur PKTV, Teguh Suharjono mengatakan RUU Penyiaran sudah berulangkali coba untuk diubah.
“Di dalam penyiaran kami harus mematuhi pedoman, dan itu sudah dilakukan sampai sekarang bahkan berdirinya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) atas munculnya televisi lokal,” ungkapnya saat hadis sebagai pemantik diskusi wartawan Kota Bontang, Cafe Uttara, Jl Pattimura, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Bontang, Kaltim, Minggu (26/5/2024).
Menurutnya, hal berlebihan tidak lagi perlu dilakukan karena sudah sekian lama penyiaran berjalan baik-baik saja tanpa harus memotong kaki pers.
“Tidak bisa dipungkiri, ada pergerakan dari sisi politis, kebijakan ini adalah produk politik,” tambahnya.
Hal yang sama juga disampaikan Pimpinan Redaksi kitamudamedia.com, Kartika.
Kata dia, jika draf RUU Penyiaran ini disahkan tentunya hal ini akan membatasi segala ruang gerak jurnalis.
“Bisa dibayangkan, bagaimana kalau ini diberlakukan,” ujar perempuan yang akrab disapa Tika itu.
“Boleh dibilang, pada periode Jokowi ini beberapa kali terjadi upaya untuk memberanguskan kebebasan pers,” lanjutnya.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bontang, Suriadi Said menambahkan, jika draf RUU Penyiaran dibiarkan untuk disepakati akan menjadi sangat nyeleneh.
Dirinya mencontoh, sejumlah aturan seperti pada pasal 8A huruf (q) draf Revisi UU Penyiaran, disebutkan bahwa KPI dalam menjalankan tugas berwenang menyelesaikan sengketa jurnalistik khusus di bidang penyiaran.
Hal ini terjadi tumpang tindih dengan UU nomor 40 tahun 1999 tentang pers atau UU pers yang menyebut bahwa sengketa pers seharusnya diselesaikan oleh Dewan Pers.
“ini ancaman kebijakan, ini akan membuat kemunduran pers menekan kita semua mundur jauh ke belakang,” singkatnya.
