NIUS.id – Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur berencana menggelar aksi demonstrasi besar-besaran pada 21 April 2026 di Kota Samarinda.
Aksi ini disebut sebagai bentuk kekecewaan terhadap kepemimpinan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, dan Wakil Gubernur Seno Aji.
Koordinator lapangan aliansi, Erly Sopiansyah, mengatakan aksi tersebut merupakan hasil konsolidasi berbagai elemen masyarakat yang dilakukan secara bertahap, bukan gerakan spontan.
“Kami merespons kebijakan-kebijakan gubernur yang sangat menyakitkan hati masyarakat Kaltim, sehingga kami harus turun ke jalan,” ujarnya, Sabtu (11/4/2026).
Dalam tuntutannya, aliansi menyoroti dugaan praktik dinasti politik dan nepotisme di lingkaran kekuasaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Cuma satu, stop dinasti dan nepotisme di Kalimantan Timur. Kekuasaan itu bukan milik satu keluarga, tapi milik seluruh masyarakat,” tegas Erly.
Selain itu, mereka juga mendorong DPRD Kaltim untuk menggunakan hak angket. Bahkan, opsi pemakzulan disebut sebagai kemungkinan lanjutan jika tuntutan tidak direspons.
“Kami minta DPRD mengeluarkan hak angket. Kalau bicara pemakzulan, arah dari tuntutan nepotisme itu bisa saja ke sana,” katanya.
Aliansi juga mengkritik kinerja pemerintahan Rudy–Seno yang dinilai belum berpihak pada masyarakat. Sejumlah kebijakan bahkan dianggap bertentangan dengan arahan pemerintah pusat, termasuk soal efisiensi anggaran.
“Selama hampir satu tahun ini, kinerjanya jelek. Instruksi presiden soal efisiensi anggaran saja tidak diikuti. Ada pembelian mobil dinas Rp8,5 miliar, ada renovasi rumah dinas,” ujar Erly.
Tak hanya aksi jalanan, aliansi juga menempuh jalur formal dengan mengirim surat kepada Presiden RI. Mereka bahkan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung untuk turut memeriksa dugaan pelanggaran tersebut.
Menanggapi tudingan bahwa aksi ini sarat kepentingan politik pasca-Pilgub, Erly membantah. Ia menegaskan gerakan ini lahir dari keresahan masyarakat yang meluas.
“Pilkada sudah selesai. Tidak ada lagi kubu menang atau kalah. Bahkan ada yang dulu mendukung gubernur, sekarang ikut bersama kami. Ini murni suara masyarakat yang kecewa,” ujarnya.
Sejauh ini, sekitar 4.075 orang dari 44 organisasi telah menyatakan siap bergabung. Dengan jumlah massa yang terus bertambah, aksi 21 April mendatang diperkirakan menjadi salah satu demonstrasi terbesar di Kaltim dalam beberapa tahun terakhir.
Sejumlah polemik memang mewarnai pemerintahan Rudy–Seno belakangan ini. Mulai dari kontroversi yang mencuat di ruang publik hingga sorotan terhadap kebijakan anggaran, termasuk belanja rumah dinas yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah. (*/Zk)
