NIUS.id – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Bontang memberikan sejumlah catatan kritis atas nota penjelasan Wali Kota Bontang terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024.
Melalui juru bicara fraksi, Bonnie Sukardi, Fraksi PKB menyoroti rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah, meskipun realisasinya melebihi target.
“PAD memang mencapai Rp329,65 miliar atau 111,25 persen dari target Rp296,32 miliar. Tapi secara nominal masih jauh tertinggal dari pendapatan transfer pusat,” ujarnya dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi, Selasa (10/6/2025).
PKB mendorong pemerintah untuk memperluas basis pajak, memperbaiki sistem distribusi pendapatan, dan mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Sorotan juga diarahkan pada serapan belanja daerah yang hanya terealisasi Rp3,11 triliun dari pagu anggaran Rp3,36 triliun atau sekitar 92,74 persen.
“Ini bisa dilihat sebagai efisiensi, tapi juga bisa mencerminkan lemahnya penyerapan pada program prioritas,” ucapnya.
Belanja modal tanah menjadi perhatian khusus, dengan capaian hanya Rp5,26 miliar atau 8,44 persen dari pagu Rp62,33 miliar. Realisasi belanja tak terduga pun rendah, yakni Rp601,89 juta atau 16,56 persen.
“Fraksi PKB meminta penjelasan atas rendahnya penyerapan tersebut, terutama untuk belanja yang sifatnya darurat,” tambahnya.
Sementara itu, akumulasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2024 tercatat sebesar Rp282,15 miliar. Fraksi PKB mengingatkan agar tingginya SILPA tidak menjadi cerminan buruknya perencanaan keuangan pemerintah daerah.
“Akumulasi SILPA yang terus berulang setiap tahun perlu ditinjau kembali,” pungkas Bonnie Sukardi.
Laporan Wartawan NIUS.id, Zuajie
