NIUS.id – Anggota DPRD Kota Bontang, Winardi, menyoroti belum adanya database terstruktur dan akurat di berbagai sektor yang dinilai menghambat pengambilan kebijakan yang tepat sasaran. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Sidang III DPRD Bontang, yang membahas Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang 2025–2029.
Menurut politisi dari PDI Perjuangan itu, absennya basis data yang kuat berpengaruh besar terhadap efektivitas program-program pemerintah. Ia mencontohkan, salah satunya adalah kebijakan pemberian bantuan untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tidak didukung oleh data terkini.
“Kita tidak pernah update soal Nomor Induk Berwirausaha (NIB) mana yang masih berjalan dan mana yang sudah berhenti. Misalnya, tercatat ada 3.000 pelaku UMKM, tapi faktanya di lapangan bisa saja lebih atau bahkan jauh lebih sedikit,” tegasnya.
Winardi juga mengungkapkan ketidaksinkronan data antara instansi pemerintah, kementerian, dan tingkat kelurahan, terutama terkait angka kemiskinan.
“Data dari dinas berbeda dengan data dari kementerian, dan juga tidak sama dengan hasil musyawarah kelurahan. Ini membingungkan,” jelasnya.
Ia pun menegaskan, kebijakan yang baik harus berbasis pada riset yang didukung data akurat.
“Kebijakan itu basisnya riset, bukan sekadar asumsi. Maka saya tekankan ini harus jadi perhatian serius pemerintah,” ucapnya.
Lebih lanjut, Winardi mengkritisi tingginya tingkat pengangguran di Bontang, yang justru menjadi yang tertinggi di Kalimantan Timur, meski jumlah penduduknya hanya peringkat kedua terendah dari 10 kabupaten/kota.
Tak hanya itu, ia juga menyinggung minimnya penyerapan anggaran APBD Kota Bontang di trimester kedua. Ia menyarankan agar anggaran tersebut difokuskan pada pembangunan database lintas sektor yang terintegrasi.
“Selalu saja kita yang tertinggi. Tapi kita tidak tahu ukurannya apa. Tanpa database yang jelas, sulit untuk mencari akar masalahnya,” katanya.
Laporan Wartawan NIUS.id, Zuajie
