NIUS.id – DPRD Kota Bontang melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.
Usulan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Sidang III Tahun 2025, yang digelar pada Senin (2/6/2025), sebagai bagian dari empat Raperda inisiatif DPRD tahun ini.
Wakil Ketua Bapemperda, Sem Nalpa Mario Guling, menyampaikan Raperda ini disusun sebagai upaya untuk memperbaiki dan menata sistem drainase di wilayah perkotaan Bontang secara menyeluruh dan berkelanjutan.
“Drainase adalah bagian penting dari infrastruktur kota. Tanpa pengelolaan yang baik, potensi banjir dan genangan akan terus meningkat, terutama saat musim hujan,” ujarnya dalam pidato penyampaian Raperda.
Ia menambahkan, Raperda ini akan mengatur berbagai aspek teknis dan administratif terkait pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan sistem drainase.
Termasuk di dalamnya standar teknis saluran, perizinan, pengendalian limbah, hingga sanksi bagi pelanggaran yang merusak sistem drainase.
Menurut Sem Nalpa, regulasi ini juga menekankan pentingnya keterlibatan lintas sektor, termasuk pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, dalam menjaga kelestarian dan fungsi drainase sebagai bagian dari pengelolaan lingkungan kota.
“Tujuannya menciptakan lingkungan permukiman yang sehat, bebas genangan, dan berkelanjutan. Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga soal kualitas hidup warga,” tegasnya.
Raperda ini diharapkan menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk menata sistem drainase yang terintegrasi dengan rencana tata ruang kota dan adaptif terhadap perubahan iklim.
“Kita ingin Bontang bebas dari banjir dan genangan, serta memiliki sistem drainase modern yang tertib dan ramah lingkungan,” pungkasnya.
Laporan Wartawan NIUS.id, Zuajie
