ADVERTORIALBontangPemerintah

APEKSI Dorong Pemerintah Pusat Tingkatkan Dana Transfer, Neni Moerniaeni Soroti Kebutuhan Kota

NIUS.id – Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menggelar audiensi bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Ruang Rapat Kemendagri, Jakarta, Jumat (19/09/2025). Pertemuan ini dihadiri pula oleh Wakil Mendagri Bima Arya Sugiarto dan jajaran pengurus APEKSI dari berbagai daerah.

Fokus pembahasan mengerucut pada isu Transfer Keuangan Daerah (TKD), khususnya Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang dinilai menjadi penopang utama pembangunan di tingkat kota.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, dalam kesempatan itu menyampaikan kondisi fiskal daerahnya yang masih menghadapi keterbatasan. Ia menegaskan bahwa Kota Bontang sangat mengandalkan dana transfer dari pusat untuk menjalankan program prioritas.

“Kami berharap dana transfer bisa kembali utuh. Pada 2026, kami memiliki sejumlah program besar seperti pembangunan infrastruktur, penanganan banjir, serta penguatan layanan pendidikan dan kesehatan,” ungkap Neni.

Ia menambahkan, keterbatasan TKD akan sangat berdampak pada keberlangsungan layanan dasar masyarakat dan capaian pembangunan daerah.

Menjawab hal tersebut, Mendagri Tito Karnavian mengumumkan adanya tambahan dana transfer sebesar Rp43 triliun dalam RAPBN 2026. Pagu indikatif pun meningkat menjadi Rp693 triliun dari Rp650 triliun tahun sebelumnya. Kendati demikian, jumlah tersebut masih di bawah capaian 2024 yang mencapai Rp919 triliun.

Neni menegaskan, pemerintah daerah akan melakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap kondisi tersebut.

Di sisi lain, Wakil Mendagri Bima Arya menekankan pentingnya menjaga standar pelayanan minimal (SPM) di tengah keterbatasan fiskal. “Kami ingin memastikan bahwa sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap berjalan,” ujarnya.

Audiensi ini menjadi wadah penyampaian aspirasi bagi pemerintah kota, sekaligus langkah awal memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam merumuskan strategi fiskal yang lebih adil dan berkelanjutan.

Laporan Wartawan NIUS.id, Dahlia

Exit mobile version