NIUS.id – Rencana penambahan rombongan belajar (rombel) di dua SMA negeri di Bontang menuai keberatan dari sejumlah sekolah swasta.
Aspirasi itu disampaikan langsung para pimpinan SMA swasta dalam pertemuan bersama anggota DPRD Kalimantan Timur, Shemmy Permata Sari, di kediamannya di Jalan Awang Long, Jumat (10/4/2026).
Shemmy, yang akrab disapa SPS mengungkapkan, kekhawatiran utama para kepala sekolah adalah potensi makin berkurangnya jumlah siswa di sekolah swasta jika rombel di sekolah negeri ditambah.
“Para kepala sekolah melihat ada potensi ketimpangan. Mereka khawatir siswa akan semakin terserap ke sekolah negeri,” ujarnya.
Menurutnya, para perwakilan sekolah juga meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan aturan yang berlaku.
“Mereka berharap penambahan rombel tidak dilakukan sepihak tanpa memperhatikan batasan yang sudah ada,” lanjutnya.
Dalam pertemuan itu, terungkap pula kondisi yang cukup memprihatinkan di sejumlah sekolah swasta. Beberapa di antaranya mengalami penurunan jumlah siswa secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
“Ada sekolah yang satu angkatannya hanya puluhan siswa, bahkan totalnya sangat minim. Ini tentu jadi perhatian serius,” kata SPS.
Ia menilai, jika kondisi ini terus berlanjut, dampaknya bukan hanya pada keberlangsungan sekolah, tetapi juga pada nasib para guru.
“Kalau muridnya sedikit, jam mengajar guru ikut berkurang. Ini bisa berdampak pada penghasilan mereka,” tegasnya.
Selain itu, sekolah swasta juga menyoroti ketergantungan mereka terhadap dana SPP untuk operasional harian. Berkurangnya jumlah siswa otomatis akan memengaruhi kemampuan sekolah dalam menyediakan fasilitas pendidikan.
“Mereka menyampaikan operasional sangat bergantung pada SPP. Kalau siswanya berkurang, kemampuan sekolah juga ikut menurun,” jelasnya.
Isu kesejahteraan guru pun ikut mencuat dalam diskusi tersebut, termasuk soal insentif yang dinilai belum memadai.
“Ada juga keluhan terkait insentif guru. Ini jadi persoalan tambahan yang perlu diperhatikan,” tambahnya.
Meski tidak berada di komisi yang membidangi pendidikan, SPS memastikan aspirasi tersebut tidak akan berhenti di meja diskusi.
“Saya akan komunikasikan ini ke rekan-rekan di komisi terkait agar bisa dibahas lebih lanjut bersama dinas terkait,” ujarnya.
Ia juga membuka peluang digelarnya rapat dengar pendapat agar semua pihak bisa duduk bersama mencari solusi.
“Kita dorong ada forum resmi supaya persoalan ini bisa dibicarakan secara komprehensif,” katanya.
Sekitar sembilan hingga sepuluh perwakilan sekolah swasta hadir dalam pertemuan tersebut. Mereka berharap pemerintah provinsi dapat mengambil kebijakan yang lebih adil agar keberlangsungan sekolah swasta tetap terjaga.
“Harapannya tentu ada kebijakan yang tidak merugikan sekolah swasta, sehingga semua bisa tetap berjalan seimbang,” pungkasnya. (*/Zk)
