NIUS.id – Fraksi PKS DPRD Kaltim memberikan perhatian khusus terhadap komposisi belanja daerah dalam Rancangan APBD 2026 yang mencapai Rp15,15 triliun. PKS menilai dominasi Belanja Operasi yang mencapai Rp8,16 triliun menunjukkan perlunya penyisiran belanja non-prioritas dan efisiensi penggunaan anggaran.
Hal tersebut disampaikan oleh anggota DPRD Kaltim, Subandi, dalam Sidang Paripurna ke-45 DPRD Kaltim.
Belanja Pegawai yang mencapai Rp3,95 triliun dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp3,75 triliun dinilai masih terlalu besar, sementara Belanja Modal hanya Rp1,06 triliun atau sekitar 7 persen dari total belanja.
“Sebagai daerah penyangga IKN, porsi belanja modal ini belum mencerminkan kebutuhan percepatan pembangunan jalan provinsi, jaringan irigasi, hingga fasilitas pendidikan,” ujarnya, Jumat (12/12/25).
Belanja Transfer sebesar Rp5,89 triliun, terutama Belanja Bagi Hasil sebesar Rp4,76 triliun, juga diminta dikelola secara transparan agar tidak menimbulkan ketimpangan fiskal antar daerah.
PKS turut menyoroti struktur pembiayaan daerah 2026 yang mencatat penerimaan pembiayaan Rp900 miliar, seluruhnya bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2025. Kondisi ini dinilai mengindikasikan masih adanya perencanaan dan realisasi program yang belum optimal.
“SILPA yang terus membesar menunjukkan ruang fiskal yang tidak termanfaatkan. Penggunaan SILPA harus diarahkan ke sektor prioritas yang berdampak langsung bagi rakyat, bukan sekadar untuk menutup kekurangan anggaran,” tegas Subandi.
Di akhir pandangan, PKS mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan pembahasan RAPBD 2026 sebagai momentum memperkuat integritas anggaran dan memastikan kebijakan daerah benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. (*)
