NIUS.id – Penerapan parkir berbayar di RSUD Taman Husada Bontang memicu respons beragam dari masyarakat. Namun di balik kebijakan tersebut, ada misi besar yang tengah diupayakan pemerintah dan DPRD Kota Bontang, yakni modernisasi sistem layanan publik sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, menilai kebijakan parkir berbayar bukan semata-mata demi pemasukan daerah, melainkan juga bagian dari reformasi pelayanan yang lebih transparan dan akuntabel.
“Kalau parkir tetap gratis, pengelolaannya tidak terkontrol. Sekarang saatnya kita benahi. Tapi kami tekankan, jangan lagi sistem manual, harus elektronik,” ujar Rustam saat ditemui Senin (2/6/2025).
Menurutnya, sistem elektronik akan memberi jaminan kejelasan bagi masyarakat terkait ke mana uang parkir itu masuk dan digunakan.
“Begitu masuk, langsung terekam. Tidak ada celah main mata. Contohnya sudah ada di City Mall,” jelasnya.
Meski kebijakan ini menuai kritik, Rustam mengajak masyarakat untuk mulai menerima perubahan demi kebaikan bersama.
Ia memahami resistensi masyarakat terhadap segala bentuk pungutan di fasilitas umum, namun menurutnya, peningkatan PAD melalui sistem yang sehat justru akan kembali pada rakyat.
“Kita ini sedang membenahi, bukan membebani. PAD itu buat membiayai banyak kebutuhan masyarakat juga,” tegas politisi Gerindra tersebut.
Rustam berharap ke depan, seluruh pengelolaan parkir di fasilitas publik Bontang bisa seragam dan modern.
“Kalau semua transparan dan digital, masyarakat juga lebih percaya. Ini bukan sekadar cari uang, tapi benahi sistem,” pungkasnya.
Laporan Wartawan NIUS.id, Zuajie
