NIUS.id – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Bontang menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Hal itu disampaikan dalam rapat bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang, Selasa (10/6/2025) di Sekambing, Bontang Lestari.
Sekretaris Fraksi PKB, Bonnie Sukardi, dalam pandangan umumnya, terlebih dahulu menyampaikan apresiasi kepada Pemkot Bontang atas capaian opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Ini pencapaian yang membanggakan dan menunjukkan tata kelola keuangan daerah yang semakin baik,” ujar Bonnie.
Soroti Kontribusi PAD
Fraksi PKB mencatat realisasi pendapatan daerah tahun 2024 mencapai Rp2,81 triliun atau 101,33 persen dari target Rp2,78 triliun. Namun, Fraksi menyoroti rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan.
PAD tercatat terealisasi sebesar Rp329,60 miliar atau 111,25 persen dari target, namun jumlah tersebut masih jauh dibandingkan pendapatan transfer dari pemerintah pusat.
“Pemkot perlu meningkatkan kapasitas PAD melalui perluasan basis pajak, perbaikan sistem retribusi, dan optimalisasi BUMD,” tegas Bonnie.
Belanja Daerah Belum Maksimal
Fraksi juga mencermati realisasi belanja daerah yang tercatat sebesar Rp3,11 triliun atau 92,74 persen dari pagu anggaran Rp3,76 triliun. Capaian ini dinilai efisien, namun berisiko mengindikasikan tidak maksimalnya pelaksanaan program prioritas.
Khusus pada belanja modal tanah, realisasi hanya mencapai Rp5,26 miliar atau 8,44 persen dari pagu Rp62,33 miliar.
“Hal ini perlu penjelasan dan evaluasi agar perencanaan ke depan lebih tepat sasaran,” ujar Bonnie.
Belanja Tak Terduga dan SILPA
Belanja tak terduga juga dinilai belum optimal dengan realisasi hanya Rp601,89 juta atau 16,56 persen. Fraksi meminta penjelasan terkait kendala penyerapan anggaran tersebut, terutama untuk kondisi darurat.
Sementara itu, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2024 tercatat Rp282,15 miliar. Fraksi menilai akumulasi SILPA yang tinggi dari tahun ke tahun perlu ditinjau agar tidak menjadi indikator lemahnya perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
“Penyusunan RKPD dan kebijakan anggaran harus lebih cermat dan fokus pada dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Rekomendasi Fraksi PKB
Dalam penutup pandangan umum, Fraksi PKB menyampaikan empat rekomendasi utama:
- Mendorong digitalisasi pengelolaan PAD dan pelayanan publik.
- Memperkuat pengawasan internal atas belanja modal agar berdampak nyata, bukan hanya tinggi di atas kertas.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengeluaran, khususnya dana hibah dan bantuan sosial.
- Melakukan evaluasi terhadap program strategis dalam RKPD agar lebih menyasar kebutuhan masyarakat lapisan bawah.
Fraksi PKB menyatakan komitmennya untuk terus mengawal akuntabilitas keuangan daerah dan memastikan APBD digunakan secara efisien dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Laporan Wartawan NIUS.id, Zuajie
