NIUS.id – Anggota DPRD Kota Bontang, Winardi, menyoroti pentingnya upaya serius untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah.
Saat ini, ia mengungkapkan struktur keuangan Kota Bontang masih sangat bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat, sebuah kondisi yang menurutnya mengkhawatirkan jika terus dipertahankan dalam jangka panjang.
Menurut Winardi, kemandirian fiskal suatu daerah dapat diukur dari sejauh mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Idealnya, PAD dapat menyumbang setidaknya 40-50 persen dari total pendapatan daerah untuk dikategorikan sebagai daerah yang mandiri secara fiskal.
Namun, hingga saat ini, kontribusi PAD Kota Bontang masih tergolong rendah, ditambah dengan dana transfer pusat seperti DBH.
“Kalau kita lihat, struktur APBD Bontang masih berat di Dana Bagi Hasil. Artinya kita belum bisa dibilang mandiri secara fiskal. Ketika pusat mengurangi alokasi, otomatis kita terguncang. Ini tidak bisa terus berlanjut,” tegas Winardi, Rabu (7/5/2025).
Winardi menegaskan, Kota Bontang harus mulai menyesuaikan ketergantungan pada DBH, terutama karena DBH bersifat fluktuatif dan bergantung pada pendapatan negara dari sektor tertentu, seperti migas.
Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa menghambat daya tahan fiskal daerah dan menyulitkan dalam merencanakan pembangunan yang berkelanjutan.
Winardi menyebut, Pemerintah Kota Bontang perlu mengambil langkah nyata untuk menggenjot PAD, terutama dari sektor-sektor potensial seperti pariwisata, jasa, dan retribusi daerah.
Meski demikian, ia menyadari potensi sektor-sektor tersebut masih terbatas dan memerlukan pengembangan jangka panjang.
“Kita memang sedang coba maksimalkan sektor pariwisata dan lainnya, tapi jangan lupa, kita sepakat bahwa Bontang adalah kota industri. Maka pekerjaan rumah kita sekarang adalah bagaimana mendatangkan lebih banyak investor industri ke daerah ini,” ujarnya.
Ia mendorong pemerintah daerah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, salah satunya melalui penyederhanaan perizinan, insentif investasi, serta perbaikan infrastruktur penunjang.
Selain itu, pengelolaan aset daerah yang produktif juga perlu menjadi perhatian sebagai salah satu sumber PAD non-pajak.
“Kota Bontang punya keunggulan geografis dan SDM yang mumpuni. Kalau ini diolah dengan benar, kita bisa menarik investor dan memperkuat struktur fiskal kita,” tambahnya.
Winardi menekankan, pencapaian kemandirian fiskal tidak bisa instan, namun perlu dirancang dengan strategi matang dan konsistensi pelaksanaan.
“Ini bukan soal satu atau dua tahun. Tapi kalau tidak kita mulai sekarang, daerah akan terus dalam posisi rentan secara keuangan,” pungkasnya.
Laporan Wartawan NIUS.id, Zuajie
