NIUS.id – Rencana pemindahan badak Kalimantan betina bernama Pari dari Hutan Lindung Buring Ayok, Kabupaten Mahakam Ulu, ke Suaka Badak Kelian di Kabupaten Kutai Barat mendapat perhatian DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Pemindahan tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas pertambangan dan perubahan fungsi kawasan hutan.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, meminta agar aktivitas pertambangan tetap mematuhi aturan, terutama jika berada di kawasan hutan lindung dan konservasi. Ia menegaskan, kegiatan pertambangan tidak boleh mengganggu habitat satwa yang dilindungi.
“Saya kira kalau pertambangan itu kan ada batasannya. Ada kawasan hutan, hutan lindung, hutan konservasi, bahkan hutan rakyat. Saya kira tidak bisa kalau kawasan itu memang dilindungi,” ucapnya.
Hasanuddin mengaku belum menerima informasi lengkap mengenai alasan pemindahan badak Pari dari habitat aslinya. Karena itu, ia menilai perlu ada penelusuran untuk memastikan apakah pemindahan tersebut berkaitan dengan kepentingan operasional perusahaan tambang.
“Saya baru mendengar kalau ada badak yang dievakuasi keluar dari habitatnya untuk kepentingan pertambangan. Kalau memang diduga seperti itu di wilayah Mahakam Ulu, kita perlu telusuri,” tuturnya.
Untuk mendalami persoalan tersebut, DPRD Kaltim berencana memanggil perusahaan terkait melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP). Langkah ini dilakukan untuk mengetahui alasan pemindahan badak sekaligus memastikan aktivitas perusahaan tidak melanggar ketentuan perlindungan lingkungan.
“Kita tarik itu perusahaannya apa. Kita perlu RDP itu. Tapi kami tegaskan, kami tidak setuju jika ada habitat yang dirusak hanya demi pertambangan,” tegasnya.
Selain itu, kelestarian satwa lain yang mendiami hutan Mahakam Ulu juga menjadi perhatian. DPRD Kaltim mengingatkan bahwa Indonesia memiliki undang-undang perlindungan satwa yang tegas dan harus ditegakkan oleh seluruh pihak.
“Kita kan punya undang-undang perlindungannya. Apalagi ada forum, seperti forum sumber daya air, forum konservasi, dan seterusnya,” tuturnya.
Sebagai langkah lebih lanjut, Hassanudin mengatakan akan mendalami isu ini dengan berkoordinasi bersama Bupati Mahakam Ulu. Koordinasi ini diharapkan mampu memberikan gambaran utuh mengenai kondisi di lapangan sebelum langkah hukum atau administratif diambil. (As/Adv)



