NIUS.id – Pemprov Kalimantan Timur bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota bersiap mendatangi Kementerian Keuangan untuk menagih kekurangan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) tahun anggaran 2023 dan 2024 yang untuk Pemprov Kaltim saja diperkirakan mencapai Rp1,9–2 triliun.
Langkah dipimpin Gubernur Rudy Mas’ud setelah kompilasi data dari 10 kabupaten dan kota hampir rampung.
Sekda Kaltim Sri Wahyuni menyebut dampak terbesar dirasakan Kutai Kartanegara, yang APBD-nya menyusut dari sekitar Rp17 triliun menjadi kisaran Rp6 triliun akibat perubahan alokasi dana transfer.
“Salah satu daerah yang merasakan dampak paling besar Kutai Kartanegara,” ujarnya usai Rakor Pengelolaan Keuangan Daerah di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (3/8/2026).
Selain menagih tunggakan 2023–2024, delegasi Kaltim juga akan meminta afirmasi fiskal dari Kemenkeu mengingat Kaltim merupakan penyumbang utama penerimaan negara dari sektor SDA.
Kaltim juga mengidentifikasi potensi kekurangan salur DBH 2025 sekitar Rp400 miliar, namun angka ini masih dalam perhitungan dan belum menjadi fokus utama audiensi. (*/Zk)
