NIUS.id – Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang, Winardi, mengkritik tajam ketimpangan alokasi anggaran antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menurutnya berdampak pada pelayanan publik.
Hal ini disampaikan langsung dalam Rapat Paripurna ke VI Masa Sidang III Tahun 2025, Selasa (10/6/2025).
Politisi PDI Perjuangan ini menilai, OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat justru kebagian anggaran minim.
Sementara OPD yang tidak terlalu bersinggungan langsung malah mendapatkan porsi lebih besar.
“Kalau yang langsung melayani masyarakat dapat jatah kecil, sementara yang di belakang layar besar, tentu ini tidak adil. Dampaknya akan terasa di kualitas layanan publik. Ini harus segera dibenahi,” tegasnya.
Winardi juga menyoroti lemahnya sistem pendataan dan perencanaan. Salah satunya terkait data pelaku UMKM yang dinilainya tidak pernah diperbarui secara berkala.
“Contoh saja UMKM. Kita tidak tahu mana yang masih aktif dan mana yang sudah tidak jalan karena NIB-nya tidak di-update. Bisa jadi jumlahnya di lapangan lebih banyak atau lebih sedikit dari yang tercatat. Artinya, kita tidak punya data yang bisa diandalkan,” jelasnya.
Tak hanya itu, ia juga mengkritisi perbedaan data kemiskinan antara Dinas Sosial, BPS, dan Kementerian Sosial.
Menurutnya, data yang tidak sinkron bisa memicu kesalahan dalam kebijakan sosial dan menghambur-hamburkan anggaran.
“Kalau datanya beda-beda, bagaimana kita bisa membuat kebijakan yang tepat sasaran? Belanja publik jadi tidak efektif. Riset dan data valid itu kunci,” tambahnya.
Winardi mendorong Pemkot Bontang membangun sistem data terpadu sebagai fondasi dalam menyusun anggaran dan kebijakan.
“Anggaran harus disusun berdasarkan prioritas riil yang terlihat dari data, bukan sekadar asumsi,” tandasnya.
Laporan Wartawan NIUS.id, Zuajie
