NIUS.id – Wakil Wali Kota (Wawali) Bontang, Agus Haris, menegaskan pentingnya fungsi kontrol dari media dan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan.
Hal itu ia sampaikan saat menghadiri agenda buka puasa bersama puluhan awak media di Rumah Jabatan Wakil Wali Kota Bontang, Rabu (4/3/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Agus Haris mengatakan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi sekaligus membangun komitmen bersama antara pemerintah dan insan pers agar pemberitaan di Kota Bontang dapat mendorong pembangunan yang lebih baik.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh alergi terhadap kritik. Bahkan, ia menilai kritik dari media merupakan bagian penting dalam menjaga arah kebijakan agar tetap berjalan sesuai kepentingan masyarakat.
“Bukan kami tidak mau dikritik, kami sangat mau dikritik. Pemerintah tidak boleh antikritik. Teman-teman media bahkan wajib menyampaikan kritik kepada kami, supaya arah kebijakan tetap berada di relnya,” ujar Agus Haris.
Politisi Partai Gerindra itu menilai dinamika dan pengawasan publik menjadi faktor penting agar pemerintahan dapat berjalan secara sehat, terutama di era demokrasi yang menuntut keterbukaan informasi.
Ia juga menegaskan bahwa informasi publik saat ini berada dalam domain media, sehingga kualitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat akan sangat menentukan kuat atau tidaknya sebuah pemerintahan.
“Kalau kita bicara publik, itu sudah menjadi domain teman-teman media. Jika kualitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat kuat, maka pemerintahan juga akan kuat. Itu kuncinya,” jelasnya.
Agus Haris mengaku dirinya turut mencermati berbagai isu yang viral di media sosial, termasuk polemik pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur senilai Rp8,5 miliar yang akhirnya dikembalikan setelah mendapat sorotan publik.
Menurutnya, kasus tersebut menjadi pelajaran penting bahwa kebijakan pemerintah harus sensitif terhadap kondisi masyarakat.
“Dampaknya sangat besar. Pemerintah bisa dinilai tidak memiliki empati terhadap rakyat jika kebijakannya tidak tepat,” katanya.
Karena itu, ia berharap media terus menyampaikan informasi dan kritik yang konstruktif agar pemerintah dapat bekerja lebih maksimal.
Agus Haris juga menegaskan bahwa kekuatan pemerintah tidak hanya diukur dari besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ataupun banyaknya investasi industri di suatu daerah.
Menurutnya, di era keterbukaan informasi saat ini, kekuatan pemerintahan justru sangat dipengaruhi oleh transparansi dan kualitas informasi yang diterima masyarakat.
“Pemerintah tidak bisa disebut kuat hanya karena APBD-nya besar atau karena ada banyak industri. Dalam era keterbukaan seperti sekarang, pemerintah akan kuat jika informasinya kuat,” paparnya.
Ia pun mengajak seluruh pihak, khususnya media, untuk menjadi “rem” atau pengontrol dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah agar tetap berpihak pada masyarakat.
“Maka tentu kami sangat berharap teman-teman media dapat memberikan masukan supaya kami memiliki ‘rem’ dalam menjalankan kebijakan,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Agus Haris juga menyinggung capaian satu tahun kepemimpinan Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni bersama dirinya.
Ia menyebut sejumlah indikator pembangunan menunjukkan hasil positif, seperti penurunan angka stunting, pengangguran, dan kemiskinan di Kota Bontang. (*/ZK)
