NIUS.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang memastikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu tetap menerima Tunjangan Hari Raya (THR) Idulfitri 2026.
Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, setelah pemerintah daerah memperoleh kejelasan terkait petunjuk teknis dari pemerintah pusat dan Kementerian Dalam Negeri.
Keputusan ini diambil setelah melalui pembahasan internal di lingkungan Pemkot Bontang terkait mekanisme pemberian THR bagi pegawai non penuh waktu.
Pemkot Bontang menetapkan besaran THR PPPK paruh waktu sebesar Rp2 juta per orang, sama seperti kebijakan pada tahun sebelumnya. Nominal tersebut tidak diberikan setara gaji penuh, melainkan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
“Kita putuskan nominalnya seperti tahun lalu, yakni Rp2 juta. Pemkot menganggarkan sekitar Rp2,5 miliar,” ujar Neni Moerniaeni, Selasa (3/3/2026).
Pemerintah memastikan anggaran THR telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Proses pencairan ditargetkan dilakukan paling lambat dua pekan sebelum Hari Raya Idulfitri agar pegawai dapat memanfaatkan bantuan tersebut untuk kebutuhan Lebaran.
Menurut Neni, kebijakan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan aparatur, termasuk PPPK paruh waktu yang turut berkontribusi dalam pelayanan publik.
Meski tidak setara gaji penuh, Pemkot Bontang menilai pemberian THR tetap penting sebagai dukungan ekonomi bagi pegawai menjelang hari raya. Pemerintah juga memastikan proses administrasi dipercepat agar pencairan berjalan lancar tanpa hambatan teknis.
“Semua PPPK paruh waktu akan menerima THR. Tadi saya tetapkan saat rapat, lumayan untuk membantu kebutuhan Lebaran,” pungkasnya.
Dengan kebijakan ini, Pemkot Bontang berharap kesejahteraan pegawai tetap terjaga sekaligus meningkatkan motivasi kerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menjelang Idulfitri 2026. (*)
