NIUS.id – Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Muara Badak Gas Alam 1 di Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), resmi dihentikan sementara.
Kebijakan tersebut diambil setelah menu buah kelapa muda dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) viral di media sosial dan memicu polemik di masyarakat.
Sekretaris Kabupaten Kukar, Sunggono, membenarkan penghentian sementara kegiatan dapur MBG tersebut setelah adanya laporan dari tim Badan Gizi Nasional (BGN) yang melakukan peninjauan langsung di lapangan.
“Berdasarkan laporan dari tim BGN yang langsung melapor kepada saya, kegiatan tersebut memang dinyatakan dihentikan sementara,” ujar Sunggono, Kamis (6/3/2026).
Ia menjelaskan, secara kandungan gizi sebenarnya tidak ada persoalan dengan penggunaan buah kelapa sebagai bagian dari menu makanan bagi penerima manfaat program MBG.
Namun pemerintah daerah menilai terdapat potensi risiko dalam cara konsumsi kelapa oleh para siswa penerima program.
“Perlu kami jelaskan bahwa terkait kontroversi pemberian buah kelapa sebagai asupan makanan, sebenarnya tidak ada yang salah dari sisi bahan makanannya,” jelasnya.
Sunggono menambahkan, peserta program MBG berasal dari berbagai jenjang usia. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran karena anak-anak kemungkinan harus menggunakan alat tajam seperti pisau atau parang untuk membuka kelapa tersebut.
“Yang menjadi perhatian adalah cara pemanfaatannya oleh anak-anak. Karena penerima manfaat berasal dari berbagai jenjang usia, dikhawatirkan mereka menggunakan pisau atau parang untuk membuka kelapa, sehingga berpotensi menimbulkan luka,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan MBG, makanan yang diberikan kepada penerima manfaat tidak boleh menimbulkan risiko di luar tujuan pemenuhan gizi.
“Dalam SOP kegiatan MBG ditegaskan bahwa makanan yang disajikan tidak boleh menimbulkan risiko atau dampak lain di luar tujuan pemberian gizi,” tegasnya.
Di sisi lain, Kepala SPPG Dapur Gas Alam Badak 1, Abdi, turut memberikan klarifikasi atas video yang viral di media sosial tersebut.
Ia menyebut video yang beredar tidak menampilkan keseluruhan menu yang sebenarnya dibagikan kepada para siswa penerima program MBG.
“Menindaklanjuti viralnya video pendistribusian menu selingan berupa buah kelapa muda, dapat kami sampaikan bahwa video tersebut tidak menampilkan keseluruhan menu yang kami distribusikan sehingga informasi menjadi kurang lengkap dan menimbulkan kesalahpahaman,” ujar Abdi dalam video klarifikasi yang beredar, Minggu (15/2/2026).
Menurutnya, video tersebut awalnya diunggah oleh pihak sekolah hanya untuk memperlihatkan antusiasme siswa saat menerima paket MBG.
Namun potongan video itu kemudian disalahartikan oleh publik seolah-olah siswa hanya menerima kelapa muda sebagai menu makanan.
“Video tersebut bertujuan menunjukkan antusias siswa, akan tetapi disalahartikan seolah-olah buah yang diterima hanyalah kelapa muda,” jelasnya.
Abdi menegaskan paket makanan yang dibagikan kepada siswa sebenarnya terdiri dari dua jenis menu, yakni menu selingan dan menu utama.
Menu selingan berisi kelapa muda, roti abon, telur, serta susu yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan tambahan gizi siswa.
“Kami memastikan menu selingan tetap memperhatikan kebutuhan gizi siswa,” tegasnya.
Selain itu, para siswa juga menerima menu utama berupa makanan basah yang terdiri dari nasi putih, telur kecap, tahu goreng tepung, tumis wortel jagung, serta potongan semangka.
“Jadi yang diterima siswa bukan hanya makanan ringan, tetapi juga menu utama lengkap,” tambah Abdi.
Ia mengakui viralnya video tersebut menjadi evaluasi penting bagi pihak pengelola dapur SPPG, khususnya dalam hal perencanaan menu serta komunikasi kepada publik.
“Atas insiden viralnya menu yang kami berikan, saya beserta staf memohon maaf sebesar-besarnya dan akan memperbaiki sistem perencanaan menu pada dapur kami,” ucapnya.
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga telah melakukan klarifikasi dengan melibatkan guru, siswa penerima manfaat, pihak sekolah hingga pengelola dapur program MBG.
Dari hasil klarifikasi tersebut, pemerintah menyatakan tidak menemukan adanya unsur kesengajaan ataupun kelalaian dalam pelaksanaan program.
“Dari hasil klarifikasi dipahami bahwa tidak ada unsur kesengajaan ataupun kelalaian. Kemungkinan ada niat untuk berinovasi dengan memanfaatkan potensi dan kearifan lokal, namun cara pelaksanaannya dinilai kurang tepat,” jelas Sunggono.
Ia menegaskan keputusan terkait kelanjutan operasional SPPG Muara Badak Gas Alam 1 sepenuhnya berada di pemerintah pusat setelah hasil investigasi tim BGN disampaikan secara resmi.
“Keputusan akhir tetap berada di pemerintah pusat. Mereka yang akan menentukan apakah kegiatan tersebut dapat kembali berjalan atau tidak,” katanya.
Saat ini, dari beberapa unit layanan MBG di wilayah Muara Badak, hanya dua SPPG yang masih beroperasi.
“Harapannya tentu bisa secepatnya, karena di Muara Badak hanya tersisa dua yang masih beroperasi. Sangat disayangkan apabila penghentian berlangsung terlalu lama, sepanjang pengelola dapat memastikan asupan makanan sesuai SOP yang ditetapkan,” pungkasnya.
(*/ZK)
