NIUS.id – Isu pemekaran wilayah hingga penguatan ekonomi desa mencuat dalam reses Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) daerah pemilihan Kalimantan Timur, Andi Sofyan Hasdam.
Agenda tersebut digelar di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Jumat (13/2/2026). Forum berlangsung terbuka dan dihadiri sejumlah organisasi kepemudaan.
Sejak awal dialog, perhatian peserta tertuju pada arah kebijakan nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto yang dinilai membawa sejumlah agenda strategis.
Sofyan menegaskan dukungan terhadap langkah pemerintah, terutama dalam upaya pemberantasan korupsi.
“Beberapa kasus besar mulai terungkap seperti kasus migas Riza Chalid. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melawan praktik korupsi yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah,” ujarnya.
Ia menilai keberanian mengungkap kasus besar menjadi sinyal kuat perbaikan tata kelola negara.
Menurutnya, stabilitas ekonomi tidak akan tercapai tanpa pemerintahan yang bersih.
Selain isu korupsi, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi sorotan.
Sofyan menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah nyata pemerintah.
Program tersebut dinilai penting untuk memastikan generasi muda tumbuh sehat dan siap menghadapi kompetisi global.
“Perhatian terhadap generasi muda adalah investasi jangka panjang bangsa, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi,” katanya.
Dalam forum itu, Sofyan turut mengingatkan ancaman urbanisasi yang bisa melemahkan desa.
Ia mencontohkan fenomena di Korea Selatan dan Jepang, di mana banyak desa kehilangan penduduk karena perpindahan ke kota.
“Banyak desa menjadi sepi karena masyarakat pindah ke kota untuk mencari penghidupan. Kita tidak ingin hal itu terjadi di Indonesia,” tegasnya.
Sebagai solusi, ia mendorong optimalisasi Koperasi Desa Merah Putih agar ekonomi lokal semakin kuat.
Menurutnya, desa harus mampu menjadi pusat pertumbuhan baru.
“Permasalahan utama kita hari ini adalah ekonomi. Dengan koperasi yang kuat dan dikelola profesional, desa-desa akan tetap berkembang,” jelasnya.
Topik yang paling menyita perhatian peserta adalah wacana pemekaran wilayah di Kalimantan Timur.
Beberapa daerah yang pernah masuk pembahasan antara lain Kutai Timur, Berau Pesisir Selatan dari Kabupaten Berau, Paser Selatan dari Kabupaten Paser, serta sejumlah kawasan di Samarinda dan Kutai Kartanegara.
Meski begitu, Sofyan menegaskan seluruh rencana masih dalam tahap pembahasan.
Pemerintah pusat juga masih memberlakukan moratorium pemekaran daerah.
“Semua masih berproses. Kita harus realistis melihat kondisi fiskal dan kebijakan nasional yang saat ini masih menghentikan sementara pemekaran,” ungkapnya.
Ia kemudian mengajak organisasi kepemudaan tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut mengawal kebijakan pembangunan.
Menurutnya, keterlibatan generasi muda penting agar program pemerintah benar-benar berdampak.
“Diskusi seperti ini penting agar kebijakan tidak hanya berhenti di pusat, tetapi benar-benar menyentuh masyarakat,” pungkasnya.
Reses ini menjadi ruang strategis antara wakil daerah dan generasi muda untuk membaca arah pembangunan.
Isu ekonomi desa dan pemekaran wilayah pun dipastikan akan terus menjadi perhatian dalam dinamika pembangunan Kalimantan Timur.
(*)
