NIUS.id – Keluhan mengenai rendahnya insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kembali mencuat dalam kegiatan reses anggota DPRD Kaltim, Sayyid Muziburrachman. Warga di daerah pemilihannya meminta perhatian pemerintah terhadap kondisi kesejahteraan guru yang dinilai semakin memprihatinkan.
Dalam pertemuan tersebut, seorang guru PAUD mengungkapkan bahwa insentif yang mereka terima menurun akibat aturan penyesuaian berdasarkan jumlah murid. Kebijakan rasio 1 guru untuk 15 siswa dianggap memberatkan sekolah swasta yang kesulitan memenuhi kuota peserta didik.
Guru tersebut menjelaskan bahwa penerapan standar yang sama seperti untuk PNS tidak realistis bagi sekolah swasta. Selain insentif yang dipotong, banyak guru juga menerima gaji jauh di bawah Upah Minimum Kota (UMK).
“Saya sendiri hanya menerima Rp500 ribu per bulan,” ujarnya, Jumat (12/12/25).
Selain persoalan pendidikan, warga juga menyampaikan kebutuhan perbaikan sejumlah fasilitas ibadah, seperti renovasi langgar dan pembenahan atap bangunan.
Menanggapi hal tersebut, Sayyid meminta warga untuk mengajukan usulan secara tertulis agar dapat dibahas dalam proses penyusunan anggaran.
“Silakan ajukan proposalnya lengkap dengan kebutuhan yang diperlukan. Inshaallah akan kami perjuangkan dalam pembahasan berikutnya,” katanya.
Namun, ia mengingatkan bahwa realisasi program tetap harus melalui kesepakatan antara DPRD dan pemerintah daerah. Menurutnya, sering terjadi perbedaan antara prioritas pemerintah dan kebutuhan masyarakat.
“Kami tetap memperjuangkan aspirasi warga agar pembangunan benar-benar berpihak pada masyarakat,” tegas Sayyid.
Ia memastikan bahwa setiap aspirasi akan ditampung dan diperjuangkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
“Mudah-mudahan bisa segera terealisasi. Kami akan terus mengupayakannya,” pungkasnya. (*)
