NIUS.id – Pemerintah mencatat penarikan pembiayaan utang sebesar Rp185,3 triliun hingga akhir Februari 2026. Angka tersebut setara dengan 22,3 persen dari target pembiayaan utang dalam APBN 2026 yang dipatok Rp832,2 triliun.
Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, mengatakan realisasi pembiayaan tersebut masih dalam batas yang terkendali. Bahkan, nilainya lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp249,9 triliun.
“Pembiayaan anggaran tahun ini masih terjaga dengan baik. Per akhir Februari sudah mencapai Rp185,3 triliun atau 22,3 persen dari target,” ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa, Rabu (11/3/2026).
Selain dari utang, pemerintah juga mencatat pembiayaan non-utang sebesar Rp21,1 triliun. Angka ini meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya Rp3,9 triliun.
Dengan demikian, total realisasi pembiayaan anggaran hingga Februari 2026 tercatat Rp164,2 triliun atau sekitar 23,8 persen dari pagu APBN.
Juda menjelaskan, pemerintah menerapkan strategi pembiayaan yang bersifat antisipatif. Tujuannya untuk memastikan kas negara tetap tersedia, sekaligus menjaga fleksibilitas dalam menghadapi dinamika pasar keuangan global.
Sebagian besar pembiayaan utang tersebut masih bersumber dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar domestik.
Sementara itu, Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa defisit APBN hingga Februari 2026 berada di level 0,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), atau sekitar Rp135,7 triliun.
Menurutnya, angka tersebut masih sesuai dengan desain APBN dan tergolong terkendali.
“Defisit ini masih dalam koridor yang sudah dirancang sejak awal,” kata Purbaya.
Dari sisi belanja, realisasi mencapai Rp493,8 triliun atau 12,8 persen dari pagu. Sementara penerimaan negara telah terkumpul Rp358 triliun, yang berasal dari pajak Rp290 triliun, cukai Rp44,9 triliun, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp68 triliun.
Purbaya menambahkan, defisit di awal tahun merupakan hal yang lazim. Hal ini karena pemerintah memang mendorong belanja lebih awal untuk menopang pertumbuhan ekonomi.
Ia juga membandingkan kondisi fiskal Indonesia dengan negara lain di kawasan. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak setinggi Vietnam dan Malaysia, tingkat defisit justru lebih rendah. (*/Zk)
