Oleh : Adhe Junaedi Sholat
NIUS.id – TUJUH tahun berada di dunia pers mengajarkan saya satu hal paling mendasar, yakni jurnalisme bukan soal siapa yang paling dekat dengan kekuasaan, tetapi siapa yang paling setia pada kebenaran dan kepentingan publik.
Pers lahir bukan untuk menjadi pengeras suara pemerintah, melainkan sebagai alat kontrol, penyeimbang, dan ruang aman bagi suara rakyat yang kerap tak terdengar. Namun idealisme itu hari ini diuji habis-habisan.
Saya melihat sendiri bagaimana pers perlahan didorong menjauh dari fungsinya yang kritis. Bukan semata karena jurnalis kehilangan keberanian, tapi karena industri media sedang berada di titik paling rapuh.
Media sekarat secara ekonomi, sementara negara dan kekuasaan justru hadir membawa “bantuan” yang sering kali berujung pada kompromi. Di titik inilah persoalan menjadi rumit.
Media yang kesulitan bertahan hidup akhirnya harus memilih antara tetap kritis tapi terancam mati, atau jinak agar tetap hidup.
Dalam kondisi seperti itu, pemerintah sangat paham celahnya. Ketika daya kritis media melemah karena faktor ekonomi, kekuasaan masuk dengan skema iklan, kerja sama, kemitraan, atau akses eksklusif. Semuanya tampak legal, formal, bahkan rapi. Tapi pelan-pelan, jarak antara pers dan kekuasaan menghilang.
Kritik mulai disaring. Diksi naskah berita diperhalus. Sudut pandang dilunakkan. Pers yang seharusnya berdiri di sisi rakyat, justru sering kali berdiri di depan pintu kekuasaan.
Lebih menyedihkan lagi, dalam praktiknya pers kerap dijadikan tameng. Ketika kebijakan bermasalah, ketika proyek merugikan warga, ketika pejabat bertindak sewenang-wenang, media tertentu dimanfaatkan untuk membungkusnya dengan narasi seolah semua baik-baik saja. Rakyat yang terdampak justru disingkirkan dari cerita. Di sinilah pers yang sudah gagal sebagai bisnis, juga gagal sebagai etika.
Saya juga menyaksikan bagaimana kebodohan, atau tepatnya ketidaktahuan itu dimanfaatkan. Ada jurnalis yang tidak dibekali pemahaman etik, ada juga media yang asal rekrut jurnalis tanpa pendidikan jurnalistik memadai.
Mereka ini mudah diarahkan dan mengarahkan masyarakat yang bodoh. Kebodohan masyarakat itu kemudian dimanfaatkan para jurnalis ini untuk mendapat keuntungan.
Ketika pers tidak kritis, pemerintah merasa aman. Ketika media hanya menulis rilis, kebijakan pemerintah tak lagi teruji. Ketika berita hanya memotret seremonial, penderitaan rakyat tak pernah sampai ke halaman depan. Posisi ini, kritik dianggap ancaman, bukan vitamin demokrasi.
Padahal sejarah pers Indonesia dibangun dari keberanian. Dari jurnalis yang dipenjara, media yang dibredel, hingga wartawan yang kehilangan nyawa karena memilih berpihak pada kebenaran.
Saya tidak menutup mata bahwa menjadi pers yang berpihak pada rakyat hari ini sangat sulit. Idealismenya mahal. Tekanannya nyata. Ancaman bukan hanya dari kekuasaan, tapi juga dari dalam, bahkan rekan seprofesi sendiri. Tapi sulit bukan berarti mustahil.
Pers harus kembali pada kesadaran dasarnya, keberpihakan. Maka pers harus jelas, berpihak pada korban, pada warga yang tanahnya dirampas, pada nelayan yang lautnya rusak, pada buruh yang suaranya diabaikan.
Jika pers hanya sibuk menjaga hubungan baik dengan pejabat, maka ia telah mengkhianati rakyat yang membaca dan mempercayainya. Tujuh tahun di dunia pers membuat saya sadar, menjadi jurnalis bukan sekadar profesi, tapi pilihan sikap. Orang boleh miskin, tapi jangan murahan. Orang boleh ditekan, tapi jangan tunduk.
Karena sekali pers kehilangan keberanian, yang hilang bukan hanya berita, tapi harapan publik akan keadilan. Dan ketika pers benar-benar mati, demokrasi akan menyusul di liang yang sama. Selamat Hari Pers 9 Februari 2026. (*)
