NIUS.id – Partisipasi perempuan dalam proses demokrasi menjadi salah satu indikator penting kemajuan sosial dan politik suatu daerah.
Namun, di Kota Bontang, tren penurunan partisipasi perempuan dalam pemilihan umum menjadi perhatian serius.
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bontang, Rina Megawati, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap penurunan keterwakilan perempuan dalam pemilu dari tahun ke tahun, yang berdampak pada kualitas demokrasi secara keseluruhan.
“Data statistik dari beberapa tahun terakhir menunjukkan penurunan signifikan dalam keterlibatan perempuan, baik sebagai pemilih maupun calon dalam pemilihan,” ungkapnya.
Kata dia, pada 2014, keterwakilan perempuan tercatat sebesar 12 persen. Angka ini menurun di angka delapan persen pada 2019, dan kembali terjun bebas hingga tersisa empat persen pada 2024.
Menurut Rina, penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: keterbatasan akses dan informasi, kendala sosial dan budaya, dan kurangnya representasi perempuan.
“Banyak perempuan di Bontang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap informasi terkait pemilihan umum dan kebijakan publik. Kurangnya sosialisasi yang menyasar perempuan secara efektif menjadi salah satu penyebab utama,” kata dia.
Rina menjelaskan, norma sosial dan budaya di beberapa komunitas masih menghambat perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam politik.
Peran tradisional yang lebih difokuskan pada urusan domestik sering kali mengurangi kesempatan perempuan untuk terlibat dalam politik.
“Terlebih lagi soal minimnya jumlah perempuan yang menduduki posisi strategis atau tampil sebagai calon dalam pemilihan mengurangi minat dan kepercayaan perempuan untuk terlibat,” ujarnya.
“Ketika perempuan tidak melihat perwakilan mereka dalam kepemimpinan, mereka cenderung merasa suaranya tidak signifikan,” tambah Rina.
Dampak Penurunan Partisipasi Perempuan
Menurutnya partisipasi perempuan dalam pemilu di Bontang membawa dampak yang luas. Di antaranya:
- Kurangnya Perspektif Gender dalam Kebijakan: Ketika perempuan tidak terwakili secara memadai, kebijakan yang dihasilkan cenderung mengabaikan perspektif dan kebutuhan khusus perempuan, memperlebar kesenjangan gender.
- Melemahnya Demokrasi: Demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi aktif dari semua kelompok masyarakat. Ketika perempuan tidak berpartisipasi, proses demokrasi menjadi kurang inklusif dan representatif.
- Kesenjangan Pembangunan: Kurangnya partisipasi perempuan juga berpotensi memperburuk kesenjangan dalam pembangunan, termasuk akses terhadap layanan publik, pendidikan, dan peluang ekonomi.
Dirinya menekankan pentingnya langkah-langkah strategis untuk membalikkan tren ini, antara lain:
- Peningkatan Akses Informasi: Perlu ada upaya lebih besar dalam menyediakan informasi yang mudah diakses dan relevan bagi perempuan, terutama mengenai hak-hak mereka dalam pemilu dan politik.
- Pemberdayaan Perempuan: Program-program pemberdayaan di bidang pendidikan, ekonomi, dan politik perlu ditingkatkan agar perempuan lebih siap dan termotivasi untuk terlibat.
- Perubahan Norma Sosial: Kampanye yang berkelanjutan diperlukan untuk mengubah pandangan tradisional yang membatasi peran perempuan hanya pada urusan domestik, serta mendorong keterlibatan mereka di ranah publik.
- Peningkatan Representasi Perempuan: Dukungan terhadap perempuan yang ingin mencalonkan diri dalam pemilihan harus diperkuat, baik melalui kebijakan afirmasi maupun pendampingan teknis.
“Partisipasi perempuan dalam politik adalah salah satu pilar penting dari demokrasi yang inklusif dan berkeadilan,” ujar Rina.
Ia menambahkan, Kota Bontang perlu segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi penurunan partisipasi perempuan demi menjaga kekuatan dan inklusivitas demokrasi di kota ini.
“Saatnya Perempuan Bontang Bangkit dan Berperan Aktif,” tutupnya.
