Oleh: Redaktur NIUS.id/Aji
NIUS.id – Viralnya video plesetan saat membaca doa berbuka puasa di Bontang memunculkan pertanyaan yang lebih besar dari sekadar konten media sosial. Bukan hanya soal siapa yang membuatnya, tetapi bagaimana respons terhadap peristiwa tersebut memperlihatkan standar yang terasa berbeda.
Sebelum melangkah lebih jauh, saya perlu ditegaskan bahwa tulisan ini tidak berkaitan dengan persoalan gender, identitas, atau pilihan seseorang dalam mengekspresikan diri. Itu bukan fokus utama. Yang menjadi sorotan adalah tindakan yang dilakukan dalam video tersebut, yakni mempermainkan lafaz doa yang bagi banyak orang merupakan bagian dari praktik ibadah yang sakral.
Video yang memicu polemik itu pada akhirnya berujung klarifikasi setelah difasilitasi oleh Kepolisian Resor Bontang dengan menghadirkan tokoh dari Majelis Ulama Indonesia dan Forum Kerukunan Umat Beragama. Pihak yang terlibat kemudian menyampaikan permintaan maaf dan membuat video klarifikasi sebagai bentuk tanggung jawab.
Langkah itu tentu patut diapresiasi sebagai upaya meredam potensi konflik di tengah masyarakat. Namun di sisi lain, publik juga berhak bertanya: apakah penyelesaian seperti ini cukup memberikan efek jera?
Media sosial hari ini dipenuhi konten yang dibuat demi perhatian dan viralitas. Sulit membayangkan bahwa tindakan mempermainkan lafaz doa terjadi secara benar-benar spontan. Dalam banyak kasus, konten semacam ini justru lahir dari kesadaran penuh bahwa kontroversi dapat menarik perhatian publik.
Sebagai seseorang yang tidak mengklaim diri sebagai muslim yang taat, saya tetap memahami bahwa doa, terlebih doa berbuka puasa memiliki makna religius yang dalam bagi umat Islam. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang religius, mempermainkan simbol atau praktik ibadah jelas bukan perkara ringan.
Di sinilah pertanyaan mengenai konsistensi penegakan norma publik muncul. Dalam sejarah politik Indonesia, ada tokoh nasional yang harus menjalani proses hukum panjang bahkan dipenjara karena dianggap menyinggung persoalan agama. Salah satu contoh yang sering dibicarakan adalah kasus yang menimpa Basuki Tjahaja Purnama.
Kasus tersebut menunjukkan bahwa isu yang berkaitan dengan agama dapat dipandang sangat serius oleh negara maupun masyarakat. Karena itu, ketika ada kasus lain yang berujung hanya pada permintaan maaf dan klarifikasi, wajar jika sebagian publik mempertanyakan apakah standar yang digunakan benar-benar sama.
Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk mendorong hukuman berat atau memperkeruh situasi. Tujuannya justru sederhana, mengingatkan bahwa ruang publik, terutama media sosial, tetap membutuhkan tanggung jawab moral.
Klarifikasi dan permintaan maaf memang penting. Tetapi dalam jangka panjang, masyarakat juga membutuhkan pesan yang jelas bahwa konten yang mempermainkan hal-hal sensitif, terutama yang berkaitan dengan keyakinan bukanlah sesuatu yang bisa dianggap sepele.
Jika tidak, kita berisiko mengirimkan sinyal yang salah bahwa selama kontroversi bisa diredam dengan permintaan maaf, maka siapa pun dapat mencoba batas-batas sensitivitas publik demi perhatian sesaat.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar tentang satu video viral. Ini tentang bagaimana kita sebagai masyarakat menentukan batas antara kebebasan berekspresi dan rasa hormat terhadap nilai yang diyakini banyak orang. (*)
