NIUS.id – Maritim Muda Kalimantan Timur (Kaltim) berencana menggelar aksi di kantor PT Pelindo IV Samarinda pada Senin, 10 Juni 2024 mendatang.
Pihaknya menuntut transparansi dalam pengelolaan aktivitas pandu tunda di sepanjang aliran Sungai Mahakam.
Ketua Umum Maritim Muda Kaltim, Muhammad Riduan, menegaskan bahwa aksi ini dilaksanakan karena adanya kebutuhan mendesak untuk transparansi dalam pengelolaan pandu tunda yang selama ini berada di bawah kendali PT Pelindo IV Samarinda.
“Selain memastikan keamanan berlayar saat melewati kolong jembatan, keberadaan aktivitas pandu tunda yang dikelola oleh PT Pelindo IV di Kota Samarinda harus berdampak positif terhadap daerah dan masyarakat,” ujar Riduan.
Ia juga mengingatkan kembali peristiwa besar yang terjadi pada 2013 silam, ketika oknum PT Pelindo IV Samarinda merugikan negara sebesar Rp17 miliar akibat tidak dibayarkannya kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Hal ini terjadi karena kurangnya transparansi dalam pengelolaan. Selain itu, keterlibatan pihak kedua dalam pengelolaan pandu tunda yang selama ini berjalan juga perlu diketahui oleh publik terkait kontribusinya terhadap masyarakat dan daerah,” lanjut Riduan.
Maritim Muda Kaltim dalam aksinya akan menyampaikan beberapa tuntutan utama, yakni:
- Transparansi pengelolaan pemanduan dan penundaan Jembatan Mahkota 2 antara Pelindo dan Perusda Varia Niaga.
- Transparansi pengelolaan pemanduan dan penundaan Jembatan Tenggarong antara Pelindo dan Perusda Tunggang Parangan.
- Transparansi pengelolaan pemanduan dan penundaan Jembatan Mahakam antara Pelindo dan pihak swasta.
- PT Pelindo IV diminta untuk menyampaikan hal tersebut kepada publik secara terbuka melalui media cetak dan media online.
Aksi ini diharapkan dapat mendorong PT Pelindo IV untuk lebih transparan dalam pengelolaan aktivitas pandu tunda, sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan menghindari kerugian negara dan daerah di masa depan.
Sebagai bagian dari masyarakat, aksi ini merupakan langkah nyata dari Maritim Muda Kaltim untuk memperjuangkan hak publik atas informasi dan transparansi, demi kesejahteraan bersama dan pembangunan daerah yang lebih baik.
Dengan tindakan tegas ini, diharapkan akan tercipta perubahan signifikan dalam pengelolaan aktivitas pandu tunda, mengingat Sungai Mahakam adalah salah satu urat nadi penting bagi perekonomian di Kaltim.
