NIUS.id – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menekankan pentingnya pembenahan tata kelola program beasiswa daerah agar distribusinya adil dan tidak menciptakan ketimpangan baru di masyarakat. Dorongan ini muncul setelah evaluasi internal menunjukkan sejumlah program pendidikan masih memerlukan perbaikan dari sisi pemerataan dan akuntabilitas.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Makmur HAPK, menegaskan bahwa kebijakan beasiswa harus disusun dengan perspektif menyeluruh, mencakup seluruh perguruan tinggi baik negeri (PTN) maupun swasta (PTS). Menurutnya, selama ini PTS menampung jumlah mahasiswa yang besar dan tidak boleh diabaikan dalam perencanaan bantuan pendidikan.
“Dukungan pemerintah tidak boleh condong ke satu sisi. Semua kampus, baik PTN maupun PTS, harus diperlakukan secara setara,” sebut Makmur, Rabu, (10/12/25).
Makmur menambahkan bahwa esensi utama program beasiswa bukan sekadar serapan anggaran, melainkan manfaat langsung bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, ia meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim memastikan mahasiswa dari berbagai kampus mendapat peluang yang sama, terlepas dari status institusi.
“Jika tujuannya adalah membuka akses pendidikan, maka semua mahasiswa berhak mendapat kesempatan yang setara. Itulah yang terus kami dorong,” tegasnya.
Makmur juga menekankan pentingnya kejelasan mekanisme penyaluran beasiswa. Ia menilai transparansi sebagai kunci untuk mencegah munculnya persepsi negatif atau tudingan diskriminatif dari masyarakat.
“Jika prosedur disampaikan secara jelas dan terbuka, masyarakat akan memahami prosesnya. Yang harus kita jaga adalah kepercayaan publik,” ujarnya.
Terkait pembiayaan, Makmur menyoroti perlunya penataan prioritas anggaran agar porsi belanja pendidikan tetap selaras dengan amanat konstitusi, yaitu minimal 20 persen dari APBD. Dengan perencanaan yang matang, pemerintah dapat menyalurkan beasiswa secara bertahap tanpa mengorbankan kualitas layanan.
“Kalau cakupan program besar, tahapannya juga harus jelas dan dirancang secara realistis. Publik perlu melihat bahwa pemerintah merencanakan semua dengan rapi,” katanya.
Makmur menilai bahwa skema bertahap justru dapat memberikan kepastian jangka panjang dan mencegah kesan bahwa program dijalankan secara terburu-buru. Menurutnya, masyarakat akan menerima pola tersebut selama informasinya disampaikan secara transparan sejak awal.
“Masyarakat sekarang sangat kritis. Ketika pemerintah jujur dan terbuka tentang tahapannya, kepercayaan publik akan tumbuh,” tambahnya.
Makmur memastikan bahwa Komisi IV akan terus mengawal pelaksanaan program pendidikan agar benar-benar berdampak pada perluasan akses serta peningkatan kualitas pembelajaran di Kaltim.
“Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Karena itu, setiap program harus disusun hati-hati, merata, dan tepat sasaran,” tutupnya. (*)
