NIUS.id – Upaya pemerintah memperluas jaringan listrik hingga ke pelosok dinilai sebagai langkah nyata dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Makmur HAPK, menilai program elektrifikasi menunjukkan komitmen serius pemerintah untuk menghadirkan energi ke wilayah yang selama ini belum terjangkau.
Makmur menjelaskan bahwa kebijakan elektrifikasi tidak diambil secara tergesa-gesa karena menyangkut kebutuhan vital masyarakat. Ia menilai keberhasilan pemerintah dalam menyediakan listrik hingga ke desa-desa merupakan hasil dari perencanaan yang matang.
“Di daerah saya, listrik sudah bisa menjangkau hingga desa,” ujarnya, Senin (15/12/25).
Ia menyebut Program Listrik Desa (LISDES) yang dijalankan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PLN sebagai langkah konkret pemerataan energi. Program tersebut, kata dia, menyasar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta memanfaatkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal bagi daerah yang belum tersambung ke jaringan utama.
Selain itu, pemerintah juga menyalurkan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) untuk rumah tangga kurang mampu, agar masyarakat dari berbagai lapisan dapat menikmati layanan energi yang setara.
Makmur mengakui bahwa dari perspektif bisnis, perluasan listrik ke wilayah terpencil tidak selalu menguntungkan. “Untuk menjangkau 50 rumah, jaraknya bisa 30 kilometer. Secara bisnis tentu berat,” katanya.
Namun, menurutnya, pemerataan listrik membawa dampak luas, terutama bagi dunia pendidikan. Penerangan yang memadai, penggunaan perangkat teknologi, dan dukungan pembelajaran digital semuanya bergantung pada ketersediaan listrik. Meski begitu, ia mencatat masih ada sekolah yang belum menikmati pasokan listrik yang stabil.
“Saya apresiasi pemerintah pusat yang mampu menghadirkan listrik ke banyak wilayah. Untuk daerah sangat terpencil, biasanya menggunakan listrik komunal. Di kampung saya sendiri dulu tak terpikir bisa mendapat akses ini,” tukasnya. (*)
