NIUS.id – Menjelang berakhirnya tahun anggaran 2025, Komisi III DPRD Kalimantan Timur memperketat pengawasan terhadap seluruh proyek infrastruktur agar penyelesaiannya tepat waktu dan tidak menumpuk di akhir tahun. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan pembangunan berjalan sesuai rencana serta tidak menimbulkan persoalan dalam penyusunan laporan keuangan daerah.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, menyampaikan bahwa pengawasan intensif menjadi prioritas pihaknya, khususnya terhadap proyek-proyek strategis yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perhubungan Kaltim. Hal tersebut dibahas dalam rapat kerja yang baru-baru ini digelar bersama kedua organisasi perangkat daerah tersebut.
“Rapat kerja ini merupakan bagian dari evaluasi agar dinas-dinas strategis tetap berada pada jalur yang telah ditetapkan. Jika ditemukan kendala teknis di lapangan, maka bisa segera dicari solusi sejak dini,” ujar Abdulloh, Jumat (13/12/2025).
Ia menegaskan bahwa kepatuhan kontraktor terhadap timeline pekerjaan menjadi perhatian utama Komisi III. Setiap proyek, kata dia, harus dilaksanakan sesuai jadwal yang tertuang dalam kontrak, tanpa toleransi terhadap keterlambatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
“Disiplin terhadap waktu adalah tanggung jawab penyedia jasa. Tidak ada alasan untuk molor, karena pencairan anggaran juga didasarkan pada capaian progres fisik di lapangan,” tegasnya.
Menurut Abdulloh, mekanisme pencairan berbasis progres fisik merupakan instrumen penting untuk menjaga profesionalitas dan kualitas kerja kontraktor. Dengan sistem tersebut, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa dana publik digunakan secara efektif dan sesuai peruntukannya.
Selain melalui rapat evaluasi, Komisi III DPRD Kaltim juga akan memperkuat fungsi pengawasan dengan melakukan kunjungan lapangan secara berkala. Setiap anggota dewan dijadwalkan turun langsung ke lokasi proyek di wilayah masing-masing untuk memantau perkembangan pembangunan.
“Pemantauan langsung di lapangan adalah cara paling efektif untuk memastikan seluruh program infrastruktur tahun 2025 berjalan sesuai target dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Abdulloh. (*)
