ADVERTORIALDPRDKALTIM

Komisi II DPRD Kaltim Soroti Kinerja Perusda yang Dinilai Tidak Berkontribusi Optimal

×

Komisi II DPRD Kaltim Soroti Kinerja Perusda yang Dinilai Tidak Berkontribusi Optimal

Sebarkan artikel ini
Anggota Komisi II, Muhammad Husni Fahruddin. (Foto: Ist)

NIUS.id – Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menyoroti kinerja sejumlah Perusahaan Daerah (Perusda) yang dinilai tidak mampu memberikan kontribusi signifikan bagi pendapatan daerah, meski telah menerima penyertaan modal yang besar. Anggota Komisi II, Muhammad Husni Fahruddin, mengungkapkan bahwa banyak Perusda berjalan tidak efektif dan justru menjadi beban bagi anggaran daerah.

“Selama ini banyak Perusda yang mandek. Sudah mendapat modal besar, tetapi dividen yang diberikan malah lebih kecil dari bunga bank,” kata Husni, Senin, 8 Desember 2025.

Ia menegaskan bahwa Komisi II sedang melakukan pembenahan tata kelola Perusda secara menyeluruh. Menurutnya, perusahaan daerah yang tidak mampu menunjukkan kinerja lebih baik daripada tingkat bunga simpanan perbankan tidak layak untuk dipertahankan.

“Kalau tidak bisa menghasilkan lebih dari bunga bank, lebih baik ditutup saja. Banyak contohnya,” tegasnya.

Husni juga menyoroti aset milik Pemprov Kaltim berupa Hotel Royal Suite di Balikpapan, yang dikelola oleh salah satu Perusda namun dinilai tidak memberikan hasil optimal.

“Itu hotel tidak bisa diberdayakan dengan baik. Kami sudah tegas, dalam waktu dekat akan dipasang plang dan diambil alih,” ujarnya.

Menurut Husni, pihak pengelola hotel sempat mengancam akan membawa persoalan ini ke ranah hukum. Namun, Komisi II tetap bersikap tegas terkait aset daerah yang dinilai tidak memberikan manfaat nyata.

“Kalau Komisi II sudah tegas, ya kita tutup dan tarik asetnya. Banyak provinsi lain juga melakukan hal seperti ini. Kalau mau dibawa ke pengadilan, silakan,” katanya.

Meski masih banyak persoalan terkait Perusda, Husni optimistis bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim tetap dapat ditingkatkan melalui pemetaan ulang potensi pendapatan yang belum digarap secara optimal oleh pemerintah provinsi dan DPRD. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *