NIUS.id – Persoalan distribusi pupuk subsidi yang terus dikeluhkan petani kembali menjadi perhatian Komisi II DPRD Kalimantan Timur. DPRD menilai perlu adanya perbaikan sistem penyaluran agar pupuk subsidi benar-benar tepat sasaran dan tidak justru menambah beban petani di lapangan.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, menyampaikan bahwa keluhan petani kerap diarahkan kepada pemerintah daerah, padahal kewenangan utama penyaluran pupuk subsidi berada di pemerintah pusat. Kondisi ini membuat pemerintah provinsi memiliki ruang terbatas dalam mengambil keputusan langsung.
“Masalah pupuk ini tidak pernah selesai, sementara penyelesaiannya bukan pada kewenangan provinsi,” ungkap Guntur, Rabu, (17/12/25).
Meski demikian, Komisi II DPRD Kaltim berupaya mendorong solusi melalui penguatan koordinasi dengan kementerian terkait, khususnya dalam memperbaiki mekanisme pengawasan dan distribusi pupuk subsidi agar lebih efektif.
Salah satu langkah yang diusulkan adalah melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau koperasi lokal sebagai penyalur resmi pupuk subsidi. Menurut Guntur, BUMDes memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat desa sehingga lebih memahami kondisi petani, termasuk pendataan kebutuhan pupuk yang lebih akurat.
“Dengan BUMDes yang turun langsung, distribusi bisa lebih tepat sasaran sekaligus memberi nilai tambah bagi desa,” jelasnya.
Guntur juga menegaskan bahwa pupuk subsidi seharusnya hanya diperuntukkan bagi petani. Namun, di lapangan masih ditemukan indikasi penyimpangan akibat lemahnya pengawasan. Pelibatan BUMDes diharapkan dapat menutup celah tersebut dan meminimalkan potensi penyalahgunaan.
Selain itu, ia menekankan pentingnya transparansi data serta pengawasan yang berkelanjutan agar program pupuk subsidi benar-benar berdampak pada peningkatan produksi pertanian di Kalimantan Timur.
“Ini langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola pupuk dan membantu petani kita,” tukasnya. (*)
