NIUS.id – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Timur melakukan audiensi bersama Komisi A DPRD Kota Bontang, Selasa (27/5/2025).
Pertemuan yang berlangsung di Gedung DPRD Bontang ini membahas penguatan sinergi dalam pengawasan pelayanan publik, sekaligus menindaklanjuti sejumlah laporan masyarakat.
Kepala Ombudsman RI Kaltim, Mulyadin, hadir langsung didampingi calon asisten, Beny Setiadi. Mereka disambut oleh Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto.
Dalam pertemuan itu, Mulyadin menekankan pentingnya kerja sama lintas lembaga dalam menyelesaikan aduan masyarakat, khususnya di bidang pelayanan publik.
Ia berharap komunikasi dengan DPRD dapat berjalan lebih intensif agar proses penanganan laporan bisa lebih cepat dan tepat sasaran.
“Koordinasi yang baik akan sangat membantu kami menyelesaikan laporan masyarakat, terutama yang berasal dari Kota Bontang,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Heri Keswanto menyambut baik ajakan kolaborasi. Menurutnya, Komisi A memiliki perhatian besar terhadap isu-isu pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan kebutuhan warga, seperti ketenagakerjaan, pendidikan, dan urusan sosial.
“Kami terbuka untuk memperkuat sinergi, terutama dalam isu-isu yang menjadi fokus kerja Komisi A,” tegas Heri.
Salah satu isu yang turut dibahas adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh PT Badak LNG terhadap mitranya, PT Sumedang Jaya Lestari. Komisi A menilai kasus ini perlu pengawasan khusus karena menyangkut hak pekerja.
Sebagai tindak lanjut, Heri berencana mengunjungi Kantor Ombudsman di Samarinda. Kunjungan itu dimaksudkan untuk membahas rencana strategis penanganan laporan masyarakat secara berkelanjutan.
Rencana itu disambut baik oleh Mulyadin yang berharap kemitraan antara kedua lembaga ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di Bontang.
Laporan Wartawan NIUS.id, Zuajie
