NIUS.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, menegaskan pentingnya penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
Dalam keterangannya kepada awak media belum lama ini, Andi Faizal menyebut bahwa ketergantungan terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) migas masih sangat tinggi, yaitu lebih dari 70 persen dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang.
“Padahal kalau kita bicara soal Bontang hari ini, kita adalah kota industri dan jasa. Seharusnya PAD bisa lebih kuat,” ujarnya.
Andi mendorong pemerintah kota agar lebih agresif menggali potensi PAD, khususnya dari sektor industri, pariwisata, dan jasa. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan pajak dan retribusi juga penting untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
Ia juga menekankan perlunya sinergi antar organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menyusun strategi peningkatan PAD secara terukur dan berkelanjutan.
Salah satu upaya yang sedang diupayakan adalah pengembangan Kawasan Bontang Lestari sebagai magnet investasi. Untuk itu, pemerintah didorong menyiapkan regulasi dan jaminan hukum agar investor merasa aman.
“Kita buatkan perda dan rujukan hukum agar investasi bisa masuk. Ketergantungan pada dana pusat harus dikurangi secara bertahap,” jelasnya.
Di samping itu, revitalisasi destinasi wisata unggulan seperti Bontang Kuala, Pelataran BK, dan Pulau Beras Basah juga tengah dipersiapkan. Namun, ia menilai retribusi ruang publik tidak akan optimal jika tidak ditopang dengan fasilitas yang memadai.
“Kita harus bangun fasilitasnya dulu, baru bicara retribusi. Fasilitas yang baik akan mendorong kepuasan masyarakat sekaligus menggerakkan roda ekonomi,” sambungnya.
Ia juga menyoroti peluang pemanfaatan aset milik OPD, seperti videotron, sebagai sumber pemasukan baru PAD.
“Tinggal diatur sistem pembayarannya seperti apa. Ini bisa jadi sumber baru kalau dikelola dengan baik,” tambahnya.
Diketahui, kontribusi PAD terhadap APBD Kota Bontang saat ini baru mencapai sekitar 14 persen atau Rp200 miliar, dari total APBD yang mencapai Rp3 triliun pada APBD Perubahan 2024.
“Masih jauh dari kata mandiri. Tapi kita sedang berproses menuju ke sana, satu per satu kita benahi,” ungkapnya.
Andi Faiz juga menyoroti kebijakan pemerintah pusat yang mulai memangkas dana transfer ke daerah. Berdasarkan data dari BPKAD Bontang, pemangkasan DAU hanya sekitar Rp1,2 miliar dari total Rp274 miliar, dan tidak berdampak signifikan pada pos infrastruktur kota ini.
Sebagai perbandingan, tingkat kemandirian fiskal kota/kabupaten di Kalimantan Timur menunjukkan disparitas yang jelas. Balikpapan berada di peringkat pertama dengan Derajat Otonomi Fiskal (DOF) 30,04 persen, disusul Samarinda 21,19 persen, dan Bontang masih berada di peringkat ketiga dengan 13,86 persen.
“Kita ingin naik dari posisi itu. Kemandirian bukan hanya soal anggaran, tapi juga soal mental dan keberanian daerah untuk berinovasi,” pungkasnya.
Laporan Wartawan NIUS.id, Zuajie
